Petikhasil.id, CIREBON — Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) membentuk aglomerasi pengentasan kemiskinan berbasis industri pertanian untuk wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Langkah ini menjadi bentuk kolaborasi lintas daerah dalam menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menjelaskan, inisiatif ini lahir dari kesadaran bersama agar setiap daerah tidak lagi berjalan sendiri. Bupati Cirebon, Bupati Indramayu, Bupati Kuningan, Wali Kota Cirebon, dan Bupati Brebes telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) membangun kawasan kolaboratif pengentasan kemiskinan lintas wilayah.
Beberapa minggu lalu, para kepala daerah tersebut menandatangani kesepakatan yang disebut sebagai aglomerasi pengentasan kemiskinan. Menurut Budiman, kerja sama ini bukan sekadar administratif, melainkan strategi bersama membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berpihak pada masyarakat miskin.
“Kita ingin membangun pusat pertumbuhan baru yang berpihak pada masyarakat miskin melalui kolaborasi nyata lintas wilayah,” ujarnya, Senin (13/10/2025).
Pertanian Jadi Contoh Awal Aglomerasi Ekonomi Baru
Budiman menilai model aglomerasi ini menggabungkan potensi ekonomi lintas kabupaten yang berdekatan secara geografis agar menghasilkan efek ekonomi lebih kuat dan merata. Sektor pertanian dijadikan contoh awal karena masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, sekaligus penyumbang terbesar angka kemiskinan berdasarkan data BPS.
Melalui pendekatan industrialisasi dan digitalisasi pertanian, BP Taskin mendorong agar petani tak hanya berproduksi, tapi juga memiliki akses terhadap teknologi, pasar, dan kelembagaan ekonomi yang kuat. Salah satu langkah konkretnya adalah membangun konsolidasi koperasi pertanian di tingkat kawasan.
Berita Lainya: Dari Ibadah ke Inovasi, Petani Muda Indonesia Tanam Kurma Demi Masa Depan | https://petikhasil.id/edukasi-pertanian-untuk-anak-cara-nabila-farm-melahirkan-generasi-petani-muda
Budiman menegaskan, dengan sistem koperasi dan digitalisasi, petani dapat menekan biaya produksi, mengolah hasil panen di wilayah sendiri, dan menjaga agar nilai tambah ekonomi tidak keluar daerah.
Meski fokus awal berada pada sektor pangan, arah program aglomerasi ini tidak terbatas pada pertanian. Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik berbeda, sehingga strategi pengentasan kemiskinan akan disesuaikan dengan kekuatan ekonomi lokal masing-masing.
“Pertanian ini hanya contoh. Di kabupaten lain bisa lewat perumahan rakyat, industri kecil, atau sektor lingkungan. Prinsipnya, tiap daerah punya jalan sendiri tapi tetap dalam satu ekosistem ekonomi bersama,” katanya.
Kolaborasi Daerah Jadi Kunci
Dalam konsep aglomerasi pengentasan kemiskinan, wilayah berdekatan akan saling melengkapi peran. Ada daerah yang berfokus pada produksi pertanian, ada yang mengembangkan industri pengolahan, dan lainnya memperkuat logistik serta pemasaran. Dengan begitu, rantai nilai ekonomi dapat terbentuk di kawasan yang sama.
Budiman menegaskan, keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi kolaborasi antardaerah dan sinergi dengan pemerintah pusat. BP Taskin berkomitmen memfasilitasi perencanaan, integrasi data kemiskinan, serta pendampingan teknologi di lapangan.
“Kalau daerah saling menopang, pengentasan kemiskinan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial, tapi tumbuh dari kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, uji coba metode Tipak di Cirebon menjadi simbol langkah konkret menuju transformasi struktural ekonomi pedesaan. Dengan industrialisasi dan digitalisasi pertanian, Budiman optimistis kawasan Ciayumajakuning dan Brebes dapat menjadi model aglomerasi pengentasan kemiskinan pertama di Indonesia.
“Kita sedang membangun bukan hanya pertanian, tapi juga ekosistem ekonomi baru yang memerdekakan warga dari kemiskinan,” tutupnya.
