Petikhasil.id, KUNINGAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meminta seluruh kepala daerah kabupaten dan kota untuk memperketat pemantauan harga serta ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) menjelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas inflasi daerah di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan, periode Ramadan hingga Lebaran kerap menjadi masa rawan terjadinya gejolak harga, khususnya pada komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng, gula, telur, dan daging ayam. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya mengandalkan laporan, tetapi juga aktif melakukan pemantauan langsung di lapangan.
Baca Lainya: Negara Tak Kompromi, Praktik Kejahatan Pangan Jelang Ramadan–Lebaran Akan Dipidanakan | Menjelang Ramadan, Wilayah Indonesia Timur Hadapi Disparitas Harga Pangan Tertinggi
“Seluruh kepala daerah harus terus memantau perkembangan harga dan pasokan bapokting di wilayah masing-masing. Jika ketersediaan aman dan pasokan mencukupi, inflasi bisa dikendalikan. Namun, bila terjadi kekurangan, dampaknya akan langsung dirasakan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat,” ujar Erwan saat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026).
Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemantauan harga, kata dia, harus diiringi dengan pengawasan distribusi dan ketersediaan stok, mulai dari tingkat produsen, distributor, hingga pasar tradisional. Menurutnya, ketidakseimbangan pasokan pada satu komoditas berpotensi memicu efek berantai terhadap harga pangan lainnya.
Selain lonjakan permintaan musiman, Erwan juga mengingatkan adanya potensi gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem. Ia meminta kepala daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna mengantisipasi dampak cuaca terhadap produksi dan distribusi pangan.
Cuaca Ekstrem
“Kita tidak bisa mengabaikan faktor cuaca. Hujan ekstrem, banjir, maupun longsor berpotensi menghambat distribusi bahan pangan. Karena itu, kepala daerah perlu aktif berkoordinasi dengan BMKG dan BPBD untuk memantau prakiraan cuaca ke depan,” tuturnya.
Erwan menilai, kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi risiko cuaca merupakan bagian penting dari strategi pengendalian inflasi. Ia menyebut keterlambatan distribusi akibat cuaca kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk memainkan harga di pasar.
Dalam kesempatan tersebut, Erwan juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan harga. Ia mendorong warga untuk melaporkan apabila menemukan lonjakan harga yang dinilai tidak wajar di pasar maupun di tingkat pengecer.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Jika ada harga yang naik tidak sesuai kondisi pasar, silakan dilaporkan kepada pemerintah daerah. Hal ini menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk melakukan langkah intervensi,” katanya.
Baca Lainya: Negara Tak Kompromi, Praktik Kejahatan Pangan Jelang Ramadan–Lebaran Akan Dipidanakan | Menjelang Ramadan, Wilayah Indonesia Timur Hadapi Disparitas Harga Pangan Tertinggi
Berdasarkan pemantauan sementara Pemprov Jawa Barat, Erwan menyebut harga bapokting secara umum masih terkendali. Meski demikian, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan mengingat dinamika pasar yang dapat berubah dengan cepat menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Bahan pangan pokok merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Jika terjadi gejolak harga, dampaknya bukan hanya pada ekonomi, tetapi juga sosial. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
