Petikhasil.id, JAKARTA — Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai, penurunan harga pupuk hingga 20% tidak berdampak signifikan terhada penurunan biaya produksi di level petani.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subiantoresmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025 melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.
Berita Lainya: Cirebon Borong Pupuk NPK Rp3,9 Miliar | Pupuk Organik Cair Jadi Andalan Petani Saat Harga Kimia Naik
Eliza menyebut penurunan harga pupuk hingga 20% ini merupakan langkah yang baik untuk efisiensi biaya produksi. Menurutnya, penurunan harga pupuk ini setidaknya dapat menekan biaya produksi di level petani.
“Meski demikian, penurunan harga pupuk itu nggak akan signifikan menurunkan biaya produksi keseluruhan, karena porsi pengeluaran untuk beli pupuk dalam cost structure itu kurang lebih 12–15%,” kata Eliza, Rabu (22/10/2025).
Sementara itu, lanjut dia, lebih dari 50% dialokasikan untuk biaya tenaga kerja dan 25% untuk sewa lahan. Menurutnya, efisiensi di sektor hulu pertanian harus dilengkapi dengan peningkatan produktivitas dan adopsi mekanisasi agar dampaknya bisa lebih terasa.
Eliza juga menyoroti proyek cetak sawah baru yang saat ini tengah digencarkan pemerintah belum menghasilkan efisiensi yang nyata karena rendahnya produktivitas dan lemahnya infrastruktur pendukung di lokasi-lokasi baru tersebut.
“Lokasi cetak sawah ini kan biasanya infrastruktur logistiknya belum cukup mumpuni sehingga biaya distribusi relatif mahal,” imbuhnya.
Di samping itu, Core juga menyoroti di sisi distribusi dan hilirisasi yang masih diperlukan perbaikan, lantaran rantai distribusi yang masih panjang. Alhasil, harga di konsumen akhir menjadi relatif mahal.
Untuk itu, menurutnya, salah satu solusi yang ditawarkan adalah mendorong kelompok tani agar tidak hanya menjual gabah, melainkan mengolah sendiri hasil panen menjadi beras melalui unit penggilingan sendiri.
“Gapoktan ini baiknya membangun rice milling unit, sehingga harga di konsumen akan terpangkas cukup besar dan petani meningkat kesejahterannya karena ada nilai tambah dengan mengolah gabah jadi beras,” ujarnya.
Bahkan, dia menyebut pengembangan rice milling unit juga membuka peluang pemanfaatan limbah hasil penggilingan untuk keperluan lain seperti bahan baku pupuk atau etanol. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berencana mencampur etanol untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM).
Eliza menyebut, limbah padi bisa menjadi salah satu sumber etanol di samping tebu yang relatif mahal dan akan menciptakan kompetisi makanan dengan bahan bakar (food vs fuel).
Lebih jauh, Eliza mendorong agar program nasional seperti Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih yang saat ini tengah dikebut dapat dimanfaatkan untuk penguatan hilirisasi komoditas pangan dan hortikultura.
“Sebaiknya KopDes Merah Putih ini dimanfaatkan untuk hilirisasi komoditas pangan dan hortikultura yang selama ini masih minim,” imbuhnya.
Selain sisi produksi dan hilirisasi, Eliza juga menekankan pentingnya pembenahan administrasi dan ketersediaan data yang akurat di sepanjang rantai pasok. Menurut dia, ketiadaan data yang presisi di tingkat distribusi dan pergudangan membuat harga komoditas rentan terhadap spekulasi.
Bahkan, menurutnya, Indonesia harus meniru Singapura yang memiliki data kapasitas gudang menyimpan komoditas pangan strategis, sehingga ada transparansi data.
Dia menambahkan, kebutuhan logistik dan infrastruktur penyimpanan juga harus diperhatikan, terutama jika ingin mendorong pengembangan pupuk non-subsidi.
“Pupuk ini modalnya besar dan butuh gudang yang cukup. Sebaiknya KopDes Merah Putih ini diarahkan untuk yang non-subsidi dan peralatan urban farming,” pungkasnya.***
