PetikHasil.id, CIREBON — Harga telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Cirebon menembus Rp31.500 per kilogram pada pekan terakhir Oktober 2025. Kenaikan ini terjadi seiring meningkatnya permintaan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dan posyandu.
Pantauan Petik Hasil di Pasar Sumber, Kamis (30/10/2025), menunjukkan telur ayam dijual antara Rp31.000 hingga Rp31.500 per kilogram, naik sekitar 20 persen dibanding awal bulan yang sempat berada di kisaran Rp25.000–Rp26.000.
“Kata bandar, banyak diborong buat MBG,” kata Heri (45), pedagang telur di Pasar Sumber. “Sejak awal bulan, harga terus naik karena permintaan sekolah dan posyandu meningkat.”
Menurut Heri, pasokan telur dari peternak lokal belum mampu mengimbangi lonjakan permintaan tersebut. “Peternak di sekitar Cirebon belum banyak. Kalau ada permintaan besar dalam waktu singkat, otomatis harga ikut naik,” ujarnya.
Permintaan Naik, Pasokan Terbatas
Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat (2025) mencatat, produksi telur ayam di wilayah Cirebon baru mencapai 72% dari kebutuhan konsumsi harian. Sisanya dipasok dari Kabupaten Subang dan Indramayu. Namun, distribusi sempat terganggu akibat hujan deras beberapa pekan terakhir, terutama di jalur pengiriman dari arah Majalengka dan Kuningan.
Kondisi ini membuat harga di tingkat eceran naik cepat di berbagai pasar tradisional. Pedagang menyebut, pasokan dari bandar utama kini dikirim secara bertahap untuk menjaga stok di tengah permintaan MBG yang masih tinggi.
“Kalau stok tidak dijaga, bisa kosong di pasaran,” ujar Heri. “Memang berat buat pembeli, tapi bagi pedagang ini momen cepat habis. Kuncinya ngatur pasokan supaya tetap untung.”
Efek Program Nasional
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang mulai diuji coba pada Oktober 2025 di beberapa provinsi, termasuk Jawa Barat. Salah satu komponen utama menu MBG adalah telur ayam, yang dipilih karena kandungan protein hewani tinggi dan ketersediaan produksinya di tingkat lokal.
Menurut Kementerian Pertanian (Kementan, 2025), kebutuhan telur nasional dalam pelaksanaan tahap awal MBG naik sekitar 8–10% dibanding periode normal. Kenaikan serapan terbesar tercatat di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan daerah dengan jumlah sekolah penerima manfaat paling banyak.
Dampaknya, harga telur di beberapa daerah penghasil ikut terdorong naik, termasuk di Cirebon yang menjadi salah satu titik distribusi utama telur ke wilayah Pantura bagian timur.
Peluang dan Tantangan bagi Peternak
Meski kenaikan harga membuat konsumen terbebani, bagi peternak dan pedagang, kondisi ini menjadi momentum positif. Menurut Asosiasi Peternak Layer Nasional (APLN), kenaikan harga mendorong margin keuntungan peternak yang sempat tertekan akibat biaya pakan naik pada kuartal II 2025.
Berita Lainya: Harga Telur Ayam di Cirebon Capai Rp30.500 per Kilogram | Produksi Peternakan Jabar 2024 Capai 2,16 Juta Ton, Target Tahunan Terlampaui Meski Turun dari Tahun Lalu
Namun, APLN juga mengingatkan perlunya stabilisasi jangka panjang agar harga tidak melampaui daya beli masyarakat.
“Program pemerintah bagus untuk gizi anak, tapi pemerintah daerah perlu menjaga agar rantai distribusi tidak tersendat,” tulis APLN dalam rilis resminya (Oktober 2025).
Beberapa kelompok peternak di Cirebon mengaku tengah menambah kapasitas kandang untuk memenuhi pasokan lokal. “Kalau permintaan seperti ini terus, kami mau tambah 2.000 ekor lagi,” ujar Jajang Suhendar (39), peternak layer asal Gegesik. “Tapi perlu dukungan pakan dan modal kerja.”
Proyeksi Harga
Hingga Kamis (30/10/2025), belum ada tanda harga telur akan turun. Pedagang memperkirakan harga baru akan stabil setelah pasokan dari peternak bertambah dan distribusi kembali normal.
“Kalau stok lancar, bisa turun lagi ke Rp25.000–Rp26.000 per kilo,” kata Heri.
Dinas Perdagangan Kabupaten Cirebon menyatakan akan memantau harga harian dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menjaga keseimbangan pasokan menjelang akhir tahun.
Kenaikan harga telur kali ini menjadi cerminan tantangan klasik di sektor pangan nasional produksi belum merata, sementara program sosial mendorong konsumsi lebih cepat dari kapasitas pasar.***
