Petikhasil.id, Jakarta — Laut kerap diposisikan sebagai ruang tanpa batas. Di atasnya, pertumbuhan ekonomi digantungkan, lapangan kerja dijanjikan, dan angka produksi dikejar. Dalam banyak kebijakan, laut dibaca sebagai mesin yang bisa terus dipacu selama modal, kapal, dan tenaga kerja ditambah. Padahal laut bekerja dengan hukum yang tidak bisa ditawar oleh kepentingan jangka pendek.
Di satu sisi, pembangunan sektor kelautan dan perikanan memang menjanjikan. Ia menyentuh hajat hidup jutaan orang, terutama nelayan kecil. Di sisi lain, laut adalah sistem biologis yang memiliki batas. Ketika kebijakan publik terlalu menekankan ekspansi tanpa membaca kemampuan alam, yang muncul bukan kemajuan berkelanjutan, melainkan potensi krisis sumber daya.
Dalam konteks ini, setiap tawaran investasi dan kerja sama internasional di sektor perikanan tangkap perlu dibaca dengan lebih hati hati. Investasi memang penting, tetapi tidak semua investasi otomatis membawa manfaat ekonomi dan sosial. Terlebih ketika sumber daya utama yang dieksploitasi adalah stok ikan yang bersifat terbarukan namun terbatas.
Baca Lainya: KNTI: Cuaca Ekstrem Berdampak pada Nelayan Kecil di 95% Desa Pesisir | KPP Bongkar Impor Ikan Salem Ilegal 99 Ton dengan Kerugian Rp4,48 Milliar
Narasi investasi asing di sektor maritim belakangan kembali menguat. Publik disuguhi janji pembangunan kapal nelayan dalam jumlah besar yang disebut mampu menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Dari kacamata makro, angka angka ini terdengar menjanjikan. Namun di balik itu, pertanyaan yang lebih mendasar perlu diajukan. Apakah laut Indonesia masih memiliki ruang ekologis dan ekonomi untuk menyerap tambahan armada tersebut.
Laut bukan ruang kosong. Setiap wilayah perairan memiliki daya dukung yang membatasi seberapa besar aktivitas penangkapan dapat dilakukan tanpa merusak stok ikan. Dalam ilmu bioekonomi perikanan, batas ini dikenal melalui konsep hasil tangkapan lestari maksimum atau maximum sustainable yield. Konsep ini menjelaskan tingkat tangkapan tertinggi yang masih memungkinkan populasi ikan pulih secara alami.
Ketika investasi bertemu batas biologis laut
Masalahnya, konsep ini kerap disalahartikan. Maximum sustainable yield sering diperlakukan sebagai target aman yang bisa terus dikejar. Padahal pada titik ini, tekanan terhadap stok ikan sudah berada di level tinggi dan sangat rentan terhadap gangguan. Sedikit saja salah kelola, stok ikan bisa jatuh ke kondisi kritis.
Di sinilah pendekatan ekonomi menjadi penting. Selain keberlanjutan biologis, perikanan juga harus dilihat dari sisi biaya dan keuntungan. Konsep maximum economic yield memberi gambaran kondisi di mana keuntungan ekonomi bersih berada pada titik optimal, dengan jumlah kapal dan intensitas penangkapan yang justru lebih rendah dibanding maximum sustainable yield. Pada titik ini, stok ikan lebih sehat, biaya operasional lebih efisien, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan cenderung lebih baik.
Masalah muncul ketika kebijakan mendorong penambahan armada secara masif tanpa terlebih dahulu memetakan posisi perikanan nasional. Apakah perikanan kita masih berada di bawah titik ekonomi optimal, mendekati batas biologis, atau bahkan telah melampaui keduanya. Jika penambahan kapal dilakukan ketika upaya penangkapan sudah tinggi, yang terjadi adalah kelebihan investasi. Modal terus bertambah, tetapi hasil tangkapan per kapal menurun, biaya meningkat, dan konflik pemanfaatan sumber daya menjadi tak terhindarkan.
Dalam kondisi seperti itu, janji penciptaan lapangan kerja juga perlu dibaca dengan kritis. Bertambahnya jumlah kapal memang berarti bertambahnya jumlah nelayan dan hari melaut. Namun tanpa stok ikan yang memadai, kesejahteraan tidak otomatis meningkat. Yang terjadi justru pembagian hasil yang semakin kecil di antara semakin banyak pelaku.
Laut kemudian dipaksa bekerja melampaui kemampuannya. Nelayan bekerja lebih lama, melaut lebih jauh, dan mengeluarkan biaya lebih besar, sementara hasil yang didapat tidak sebanding. Manfaat ekonomi yang dijanjikan investasi akhirnya tidak sepenuhnya terwujud, sementara kerusakan ekologis mulai menumpuk.
Kesejahteraan nelayan tidak selalu sejalan dengan jumlah kapal
Karena itu, kerja sama dan investasi di sektor perikanan seharusnya tidak diukur dari seberapa banyak kapal yang dibangun. Ukuran keberhasilan semestinya bergeser ke seberapa cerdas investasi dirancang. Penguatan tata kelola, peningkatan efisiensi armada yang sudah ada, pengembangan industri pengolahan, serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan sering kali memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibanding sekadar menambah kapasitas tangkap.
Pendekatan ini bukan berarti menutup pintu investasi. Sebaliknya, investasi justru perlu diarahkan ke titik yang tepat. Pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan kerja sama internasional selaras dengan prinsip bioekonomi, dengan menjadikan keuntungan ekonomi optimal sebagai rujukan, bukan semata angka produksi atau jumlah armada.
Baca Lainya: KNTI: Cuaca Ekstrem Berdampak pada Nelayan Kecil di 95% Desa Pesisir | KPP Bongkar Impor Ikan Salem Ilegal 99 Ton dengan Kerugian Rp4,48 Milliar
Pada akhirnya, kekuatan maritim Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak kapal yang berlayar di laut. Ia ditentukan oleh kemampuan negara membaca batas alam dan memahami logika ekonomi secara bersamaan. Laut yang sehat, stok ikan yang terjaga, dan nelayan yang sejahtera adalah hasil dari kebijakan yang tidak tergesa dan tidak silau oleh angka.
Dalam konteks ini, kehati hatian bukanlah penghambat pembangunan. Ia justru fondasi agar masa depan perikanan Indonesia tetap berdiri di atas laut yang hidup, bukan laut yang diperas hingga kelelahan. (Ptr)
