Petikhasil.id, CIREBON- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan arah kebijakan perikanan nasional kini bergeser dari ekspansi penangkapan ikan ke penguatan sektor budidaya laut berbasis teknologi.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menyebutkan langkah ini diambil sebagai upaya mengendalikan eksploitasi sumber daya laut yang kian menyusut sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem perairan nasional.
Menurut Lotharia, perubahan iklim dan cuaca ekstrem telah menjadi tantangan besar bagi sektor perikanan tangkap.
Cuaca yang tidak menentu membuat hasil tangkapan sulit diprediksi dan berdampak langsung pada ekonomi nelayan.
Karena itu, KKP berencana mengatur ulang proporsi aktivitas penangkapan ikan agar tidak lagi masif, tetapi lebih terukur dan terkendali.
“Program penangkapan ikan ke depan akan semakin dikendalikan. Yang ditinggikan adalah budidaya. Negara-negara maju penangkapannya kecil, tapi budidayanya besar. Kita harus ke arah itu,” kata Lotharia di TPI Kejawanan, Kota Cirebon beberapa waktu lalu.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan ekonomi biru (blue economy) yang dicanangkan pemerintah. Prinsipnya, pemanfaatan sumber daya laut tidak boleh melebihi daya dukung alam.
Indonesia disebut sudah memasuki tahap kritis di mana jumlah kapal dan alat tangkap meningkat, namun ruang laut tetap terbatas. Tanpa pengendalian, overfishing hanya tinggal menunggu waktu.
Lotharia menjelaskan, beberapa negara maju bahkan telah menerapkan moratorium penangkapan secara berkala. Dalam satu tahun, ada periode tertentu di mana aktivitas penangkapan dihentikan untuk memberi kesempatan ikan berkembang biak dan memulihkan ekosistem laut.
“Di sana, moratorium menjadi mekanisme reguler. Itu cara mereka menjaga populasi ikan. Kita pelan-pelan menuju ke sana,” katanya.
Sebagai langkah awal, KKP kini memberlakukan sistem zonasi penangkapan ikan berdasarkan 6 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
Kebijakan ini dimaksudkan agar setiap zona memiliki batas tangkap yang jelas sekaligus mencegah praktik eksploitasi berlebihan di satu area.
“Kita tidak melarang, tapi mengatur. Ada wilayah 1 sampai 6, supaya keteraturan itu tercipta dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga,” ujar dia.
Sementara itu, sektor budidaya disebut akan menjadi penopang baru produksi ikan nasional. Lotharia mencontohkan, negara-negara seperti Jepang dan Norwegia telah lebih dulu beralih ke sistem tuna farming atau pembesaran tuna di lingkungan terkontrol.
Model itu, kata dia, bisa menjadi rujukan bagi Indonesia untuk mengembangkan budidaya laut bernilai tinggi.
“Di beberapa negara maju, tuna dibudidayakan. Jadi hasil lautnya pun sekarang tidak selalu bergantung dari tangkapan liar. Sumber daya alam makin menyusut, maka budidaya harus dikembangkan dengan teknologi,” kata Lotharia.
Indonesia sendiri telah memiliki sejumlah praktik budidaya yang berkembang, seperti nila salin, udang vaname, dan bawal bintang.
Meski masih dalam skala terbatas, KKP menilai perkembangan itu menjadi pondasi penting menuju kemandirian produksi ikan nasional berbasis teknologi dan efisiensi.
Namun, Lotharia juga mengingatkan transisi ke budidaya tidak bisa dilakukan secara drastis. Kebijakan harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi nelayan kecil agar tidak kehilangan mata pencaharian.
“Kalau tiba-tiba dibatasi keras, dampaknya akan besar. Jadi kita lakukan pelan-pelan, agar nelayan bisa beradaptasi,” katanya.
Berita Lainya: PAD Perikanan Cirebon Diproyeksikan Tembus Rp1,2 Triliun | KKP Bakal Perketat Sistem Penangkapan Ikan
Penguatan budidaya laut berteknologi juga dinilai akan membuka peluang investasi baru. Dengan sistem yang lebih terukur, sektor ini berpotensi menarik minat swasta maupun BUMN untuk masuk ke industri perikanan modern dari pakan, logistik, hingga teknologi monitoring.
KKP menargetkan dalam beberapa tahun ke depan, kontribusi budidaya terhadap total produksi perikanan nasional akan melampaui sektor tangkap.
Arah kebijakan ini, kata Lotharia, bukan hanya untuk menjaga laut dari kerusakan, tetapi juga untuk memastikan ekonomi nelayan tetap tumbuh dalam sistem yang berkelanjutan.
“Kalau lautnya rusak, ekonomi pun ikut mati. Maka sekarang waktunya kita ubah paradigma, bukan siapa paling banyak menangkap, tapi siapa paling pintar membudidaya,” tegasnya.***
