Petikhasil.id, CIREBON – Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar dari sektor perikanan tangkap. Namun hingga kini, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, proyeksi produksi perikanan tangkap mencapai 37.660 ton per tahun dengan nilai ekonomi diperkirakan menembus Rp1,2 triliun.
Komoditas unggulan di wilayah pesisir Cirebon antara lain rajungan, udang, ikan kembung, dan teri. Dari seluruh jenis tangkapan itu, rajungan menjadi komoditas dominan yang menopang ekonomi nelayan setempat.
Meski begitu, kontribusi terhadap PAD daerah masih jauh dari ideal karena belum optimalnya sistem pelelangan ikan di tingkat daerah.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan, dan Pengawasan DKPP Kabupaten Cirebon Baihaqi menjelaskan bahwa dari tujuh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada, hanya dua yang aktif menjalankan fungsi lelang secara terbuka.
Dua lokasi tersebut adalah TPI Karangreja dan TPI Bondet, sementara lima lainnya tidak beroperasi penuh.
“Yang aktif hanya dua TPI. Pertama TPI Karangreja dan TPI Bondet. Akibatnya, target PAD sebesar Rp100 juta per tahun sulit tercapai karena sebagian besar transaksi ikan dilakukan di luar mekanisme lelang resmi,” ujar Baihaqi, dikutip Rabu (29/10/2025).
Minimnya aktivitas pelelangan ikan berdampak langsung pada pendapatan daerah. Menurut Baihaqi, nelayan di sejumlah wilayah lebih memilih menjual hasil tangkapannya langsung kepada pengepul atau bakul, tanpa melalui TPI.
Berita Lainya: Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan akan Dimulai Desember 2025 | Sektor Perikanan Butuh Dukungan KKP, Ini Usulan dari Pemkot Pariaman
Kondisi tersebut menyebabkan harga ikan kerap ditentukan oleh pihak pembeli, bukan oleh pasar terbuka, sehingga merugikan nelayan dan menghambat penerimaan daerah.
“PAD kita masih rendah banget, karena SDM pengelolanya terbatas. Target kami dengan membentuk pengelola TPI itu agar bisa menambah PAD,” ujarnya.
Baihaqi mengakui, capaian PAD dari sektor perikanan di Cirebon masih jauh tertinggal dibandingkan kabupaten tetangga seperti Indramayu yang telah mampu menghasilkan miliaran rupiah per tahun dari aktivitas pelelangan ikan.
Ia menilai, salah satu kendala utama adalah sistem pengelolaan yang belum profesional serta belum adanya koperasi atau lembaga ekonomi yang secara konsisten mengelola TPI.
“Sekarang pengelolaan TPI diambil alih dinas. Kami juga membentuk pendamping TPI yang tugasnya mendampingi proses lelang di lapangan dan memastikan aktivitasnya berjalan setiap hari,” jelasnya.
Selain faktor kelembagaan, Baihaqi menyoroti persoalan klasik di kalangan nelayan yang turut memperlambat optimalisasi TPI.
Banyak nelayan, katanya, memiliki ketergantungan finansial terhadap pengepul karena modal melaut berasal dari mereka. Akibatnya, hasil tangkapan sering kali langsung diserahkan kepada pengepul sebagai bentuk pembayaran hutang.
“Ketika dapat ikan, ya enggak dilelang, langsung diserahkan ke bakul karena modalnya dari mereka. Ini alasan klasik kenapa nelayan enggak mau mendaratkan di TPI,” katanya.
Baihaqi menambahkan, persoalan geografis juga menjadi tantangan tersendiri. Pelabuhan di Cirebon bukan pelabuhan laut terbuka dengan satu jalur pendaratan, melainkan tersebar di beberapa muara sungai.
Hal ini membuat hasil tangkapan nelayan tidak terpusat di satu lokasi, sehingga aktivitas lelang sulit dipantau dan dicatat secara menyeluruh.
“Karena alur pendaratan ikan berbeda-beda, banyak yang tidak melalui TPI. Tapi kami tetap berupaya agar ke depan sistem pelelangan bisa lebih terintegrasi,” pungkas Baihaqi.***
