Petikhasil.id, JAKARTA – Menjelang perhelatan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 yang akan digelar pada 12–14 November 2025 di Bali, industri kelapa sawit nasional memasuki fase yang sarat paradoks: optimisme pertumbuhan produksi bertemu dengan tekanan kebijakan energi dan tata kelola yang kian kompleks.
Sektor sawit yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional diperkirakan mencatatkan kinerja positif pada tahun depan, namun dibayangi oleh sejumlah risiko kebijakan yang berpotensi menekan margin usaha.
Produksi Naik, Cuaca dan Pupuk Jadi Penopang
Menurut USDA (2025), produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada periode 2025/2026 diperkirakan meningkat 3% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai sekitar 47 juta metrik ton. Angka ini menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia, sekaligus penyumbang lebih dari 13% terhadap total ekspor nonmigas nasional.
Optimisme ini ditopang oleh dua faktor utama: normalisasi iklim dan peningkatan efektivitas pemupukan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau 2026 akan kembali normal, setelah dua tahun sebelumnya diwarnai cuaca ekstrem. Cuaca yang stabil diyakini dapat meminimalkan risiko gagal panen dan meningkatkan produktivitas kebun.
Di sisi lain, penurunan harga pupuk global antara 14%–59% dari harga puncak pada 2022 mendorong petani meningkatkan intensitas pemupukan. Dengan ketersediaan pupuk yang lebih terjangkau, hasil panen sawit berpotensi mencapai produktivitas optimal.
Konsumsi Domestik Tumbuh, Didorong Mandatori B40
Sementara itu, konsumsi minyak sawit domestik diproyeksikan naik tipis menjadi 22,6 juta ton pada 2025/2026, terutama didorong oleh permintaan dari sektor industri pangan dan energi.
Sektor biodiesel menjadi pendorong terbesar berkat implementasi mandatori B40 yang mulai berlaku pada 2025. Kementerian Perindustrian menargetkan penerapan B50 pada 2026, yang akan meningkatkan kebutuhan bahan baku sawit secara signifikan.
Kapasitas produksi biodiesel nasional saat ini mencapai 19,7 miliar liter, dan diperkirakan naik 1,5 miliar liter tahun ini. Namun, untuk memenuhi target B50, dibutuhkan tambahan kapasitas sekitar 4 miliar liter.
Kenaikan konsumsi domestik ini menuntut keseimbangan antara ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, dan pasokan untuk ekspor. Tanpa perencanaan matang, tekanan terhadap harga domestik bisa meningkat, menggerus keuntungan petani dan pelaku usaha, serta mengganggu ketersediaan sawit untuk pasar luar negeri.
Subsidi Membengkak, Daya Saing Ekspor Tertekan
Paradoks muncul ketika kebijakan biodiesel justru menambah beban keuangan sektor sawit. Sejak penerapan B40 pada Maret 2025, subsidi biodiesel yang bersumber dari CPO Fund melonjak menjadi Rp35 triliun, naik sekitar 25% dibandingkan era B35.
Untuk menopang kebutuhan dana tersebut, pemerintah merencanakan kenaikan tarif ekspor CPO sebesar 10%, langkah yang berpotensi menekan daya saing sawit Indonesia di pasar global.
Selain itu, pembatasan ekspor minyak jelantah (used cooking oil/UCO) oleh Kementerian Perdagangan, dengan alasan menjaga pasokan bahan baku domestik, dinilai kontraproduktif karena kapasitas pengolahan feedstock alternatif di dalam negeri masih terbatas.
Kebijakan-kebijakan ini menciptakan dilema antara ambisi energi hijau dan stabilitas industri sawit, dua hal yang seharusnya berjalan beriringan tetapi kini saling menekan.
Intervensi Harga dan Dilema DMO
Dari sisi pangan, konsumsi domestik minyak sawit untuk industri makanan diperkirakan mencapai 7,4 juta ton pada 2025/2026. Namun, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang diimplementasikan melalui program Minyakita menimbulkan dilema baru antara stabilisasi harga dan efisiensi pasar.
Pemerintah menahan harga eceran minyak goreng untuk menjaga daya beli masyarakat, namun tanpa dukungan sistem distribusi yang kuat dan transparansi data stok, kebijakan ini justru menciptakan trade-off tersembunyi.
“Intervensi harga tanpa perbaikan logistik dan pengawasan distribusi menciptakan tekanan terhadap ekspor dan menurunkan insentif bagi produsen untuk memasok pasar domestik,” kata seorang analis komoditas kepada Bisnis.
Kondisi ini diperparah oleh skema pendanaan biodiesel yang belum transparan. Subsidi CPO Fund yang besar tanpa mekanisme akuntabilitas publik menimbulkan kekhawatiran soal efektivitas dan keberlanjutan fiskal.
Hasilnya, ekosistem kebijakan sawit menjadi paradoksal: pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah domestik, tetapi di sisi lain mempersempit ruang pasar dan menurunkan kepastian usaha.
Peluang Ekspor, Eropa dan Amerika Buka Akses Baru
Meski tekanan domestik meningkat, prospek ekspor sawit Indonesia justru menunjukkan sinyal positif.
Penandatanganan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) yang mulai berlaku pertengahan 2026 menjadi kabar baik setelah ketegangan akibat kebijakan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR).
Melalui CEPA, produk sawit berkelanjutan Indonesia berpotensi memperoleh preferensi tarif dan pengakuan terhadap sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), yang dapat memulihkan akses pasar Eropa.
Selain itu, dinamika geopolitik global memberi peluang baru. Amerika Serikat kembali memberlakukan tarif tinggi terhadap minyak nabati asal China dan Amerika Latin, menciptakan celah bagi CPO Indonesia untuk memperluas pangsa pasar, terutama di segmen oleokimia dan bahan baku industri.
Namun, peluang ini hanya dapat dimanfaatkan bila harga domestik dan pasokan tetap stabil. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dalam negeri (B40/B50, DMO) dan ekspor akan menentukan daya saing sawit Indonesia di pasar global dalam jangka menengah.
Tekanan Regulasi: PP 45/2025 Picu Kekhawatiran Investor
Selain isu kebijakan harga dan energi, industri sawit kini menghadapi tekanan tambahan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2025 yang memperluas sanksi administratif hingga pidana bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tata kelola lahan.
Aturan ini memungkinkan denda berbasis luas area dan nilai produksi, tetapi definisi pelanggaran yang ambigu dan mekanisme banding yang belum transparan menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.
“Bila arah kebijakan ini tidak diperjelas, investor bisa menahan ekspansi atau bahkan menarik modal,” ujar seorang pelaku industri.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Dalam 5–7 tahun ke depan, sektor sawit menghadapi risiko penurunan produktivitas kebun tua, lambatnya replanting, serta beban fiskal tinggi dari program energi terbarukan. Kombinasi faktor ini bisa menggerus margin keuntungan dan mempercepat risiko sunset industry.
Mendesak, Reformasi Kebijakan Sawit Nasional
Untuk mencegah stagnasi jangka panjang, para pelaku industri mendesak pemerintah melakukan reformasi menyeluruh terhadap kebijakan sawit nasional. Fokus utama diarahkan pada tiga aspek kunci:
- Penataan ulang kerangka hukum, termasuk penyederhanaan izin, kejelasan kepemilikan lahan, dan sanksi yang konsisten agar ada kepastian hukum bagi investor.
- Reformasi pengelolaan CPO Fund dengan memastikan transparansi dan alokasi dana yang proporsional, tidak hanya untuk subsidi biodiesel, tetapi juga untuk riset benih unggul, replanting petani kecil, serta program keberlanjutan.
- Penguatan kemitraan hulu-hilir melalui skema sustainability-linked financing, yang memberikan insentif bagi perusahaan yang meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga praktik berkelanjutan.
Menatap 2026, Momentum atau Titik Balik
Industri sawit Indonesia memasuki tahun 2026 dengan dua wajah: di satu sisi, potensi besar dari cuaca kondusif, peningkatan produktivitas, dan peluang pasar global; di sisi lain, ancaman kebijakan yang tidak sinkron, beban fiskal, dan ketidakpastian hukum.
Jika kebijakan tidak segera diselaraskan, sektor sawit yang selama ini menjadi “mesin devisa” nasional bisa kehilangan momentumnya. Namun, dengan reformasi kebijakan yang konsisten dan dukungan investasi berkelanjutan, Indonesia masih berpeluang mempertahankan statusnya sebagai pemain kunci dalam rantai pasok minyak nabati dunia.
