Petikhasil.id, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyoroti risiko serius dari rencana pengambilalihan lahan sawit negara, terutama terkait legalitas, produktivitas, hingga potensi konflik dengan masyarakat setempat.
Dewan Pakar Hukum Gapki Sadino mengatakan mayoritas kebun sawit yang masuk skema pengambilalihan sudah memiliki penggarap dan pemilik sah. Menurutnya, pengambilalihan lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat berisiko memicu benturan dan konflik agraria.
Sadino menegaskan lahan yang sudah memiliki hak guna usaha (HGU) atau status legal lainnya seharusnya diakui secara hukum.
“Kalau Anda mau beli rumah nih, apa buktinya? Sertifikat, SHM rumah. Ternyata SHM-mu katanya tidak sah. Padahal yang menyatakan tidak sah itu, dia tidak ada keputusan pengadilan, dia tidak ada proses hukum. Terus hanya dinyatakan tidak sah. Kalau yang sudah ditempatin? Apalagi misalnya sudah dibayar, kita malah kena masalah,” kata Sadino saat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Dia menjelaskan urutan izin yang seharusnya ditempuh untuk membuka lahan sawit, yakni terdiri dari kajian studi kelayakan (FS), izin lokasi dari pemerintah daerah, izin lingkungan (Amdal), hingga mendapatkan hak atas tanah seperti HGU atau IPPKH jika kawasan hutan.
Sadino menekankan banyak kasus ketidakjelasan, terutama lahan yang baru ditetapkan sebagai kawasan hutan pada 1982 di Sumatera Utara, padahal masyarakat sudah mengelola lahan jauh sebelumnya.
Seiring proses pengambilalihan, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk menata kembali lahan sawit. Namun, Sadino menilai Satgas berpotensi menghadapi masalah besar di lapangan karena lahan yang diambil alih sering tumpang tindih dengan kepemilikan masyarakat atau perusahaan.
Lebih lanjut, Gapki juga menyoroti produktivitas kebun sawit yang tidak hanya tergantung pada panen saat ini, melainkan juga perawatan, pemupukan, dan pemeliharaan jangka panjang.
Di samping itu, Sadino juga menyoroti potensi benturan kepentingan dan kasus nyata di lapangan. Adapun, daerah rawan konflik antara pengambilalihan lahan dan masyarakat antara lain Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, hingga kemungkinan Sumatera Utara.
Produksi Sawit Turun
Sebelumnya, produksi minyak sawit di Asia Tenggara diperkirakan melemah pada 2025–2026. Analis LSEG Singapore Kian Pang Tan menyebut penurunan ini terjadi akibat kombinasi kendala struktural di kebun, cuaca kering berkepanjangan, serta tekanan perdagangan global.
Dia menyoroti tekanan eksternal yang datang dari perlambatan ekonomi utama. IMF memprediksi ekonomi China turun ke 4,2% pada 2026, India ke 6,2%, Uni Eropa ke 1,1%.
“Tarif AS dan ketegangan perdagangan dengan China sudah mengganggu arus perdagangan dan memberikan tekanan yang semakin besar pada perdagangan internasional,” kata Tan dalam acara 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).
LSEG memproyeksikan produksi Indonesia pada 2025–2026 turun dari musim sebelumnya, imbas pohon tua, replanting lambat, penegakan lahan, serta kemarau pertengahan tahun.
Lebih lanjut, Malaysia juga diperkirakan turun tipis ke 19,2 juta ton, ditekan replanting yang hanya 2% dari target 4% serta gangguan penyakit dan hama. Sementara itu, Thailand menjadi satu-satunya yang naik ke 3,58 juta ton dan berpotensi mencetak rekor.
Pada musim kemarau Mei–Juli, kata dia, memberikan dampak terbesar di Aceh dan Sumatra Utara, wilayah yang menyumbang sekitar 14 persen produksi nasional.
“Wilayah ini harus kita khawatirkan karena kekeringan berkepanjangan dapat berdampak pada musim 2035–2036,” jelas Tan.
Sementara itu, pasokan ekspor Indonesia diperkirakan turun 1,5–3 juta ton jika B50 berjalan penuh. Di Indonesia, konsumsi juga diperkirakan naik 1–3 juta ton, terutama dari program biodiesel.
“Rencana B50 dapat meningkatkan kebutuhan biofuel menjadi 19–20 juta kiloliter per tahun, dari 15,6 juta kiloliter saat ini,” ujarnya.
Kondisi itu membuka peluang bagi Malaysia untuk meningkatkan ekspor hingga 1 juta ton. Malaysia sendiri mencatat penurunan ekspor 9,5% pada Januari—Oktober, dipicu harga RBD yang lebih tinggi dibanding produk Indonesia.
