Petikhasil.id, JAKARTA — Sebanyak 28 perusahaan yang dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto tengah menanti hukuman selanjutnya akibat kerusakan lingkungan yang mereka lakukan. Sanksi adminisitratif hingga pidana mengancam mereka.
Diketahui, Prabowo resmi mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Beberapa di antaranya terafiliasi grup konglomerasi.
Sederet perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) hingga entitas terafiliasi APRIL Group, yakni PT Sumatera Riang Lestari dan PT Sumatera Sylva Lestari.
Selain itu, adapula PT Agincourt Resources yang mengelola Tambang Emas Martabe di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara juga ikut dicabut izinnya. Agincourt selama ini dikenal sebagai entitas usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pasca-terjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di wilayah tersebut.
“Berdasarkan laporan tersebut, Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” katanya, Selasa (20/1/2026).
Pencabutan Izin Usaha
Sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Kemudian, 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan jenis pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan mencakup aktivitas usaha di luar wilayah izin hingga kewajiban kepada negara yang tidak dipenuhi.
Menurutnya, sebagian perusahaan terbukti menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan pemerintah. Selain itu, ada perusahaan yang melakukan aktivitas di kawasan yang secara aturan dilarang untuk kegiatan usaha.
Tak hanya pelanggaran wilayah, Prasetyo juga menyebutkan adanya pelanggaran administratif dan finansial. Beberapa perusahaan dinilai tidak menyelesaikan kewajiban kepada negara, termasuk kewajiban perpajakan.
Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penelusuran lanjutan ini akan menentukan arah penegakan hukum, termasuk kemungkinan pengenaan sanksi denda hingga pidana.
Dia menyatakan proses pendataan dan pendalaman masih berlangsung. Saat ini pemerintah dan aparat penegak hukum baru berada pada tahap awal pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar.
Berikut daftar PBPH yang dicabut izinnya:
PT Aceh Nusa Indrapuri
PT Rimba Timur Sentosa
PT Rimba Wawasan Permai
PT Minas Pagai Lumber
PT Biomass Andalan Energi
PT Bukit Raya Mudisa
PT Dhara Silva Lestari
PT Sukses Jaya Wood
PT Salaki Summa Sejahtera
PT Anugerah Rimba Makmur
PT Barumun Raya Padang Langkat
PT Gunung Raya Utama Timber
PT Hutam Barumun Perkasa
PT Multi Sibolga Timber
PT Panel Lika Sejahtera
PT Putra Lika Perkasa
PT Sinar Belantara Indah
PT Sumatera Riang Lestari
PT Sumatera Sylva Lestari
PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
PT Teluk Nauli
PT Toba Pulp Lestari Tbk.
6 Badan Usaha Non Kehutanan
PT Ika Bina Agro Wisaesa
CV Rimba Jaya
PT Agincourt Resources
PT North Sumatra Hydro Energy
PT Perkebunan Pelalu Raya
PT Inang Sari
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah mencatat hingga Sabtu (17/1/2026) masih ada 9.880 jiwa yang berada di wilayah terisolir akibat bencana banjir Sumatra.
Berdasarkan data Posko Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi Aceh Tengah ribuan masyarakat terisolir itu tersebar di 15 kampung dan 1 kecamatan.
Kepala Dinas Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kemal mengatakan hingga 1,5 bulan lebih pascabencana, belasan kampung belum bisa diakses via jalur darat.
“Terdapat 13 kampung yang belum bisa dilalui kendaraan roda 2 dan 21 kampung yang belum bisa dilalui kendaraan roda 4, terutama di Kecamatan Ketol dan Linge,” ucap Mustafa dilansir dari laman resmi Pemkab Aceh Tengah, Senin (19/1/2026).
Mustafa mengatakan fokus utama pemerintah saat ini ialah memastikan ketersediaan pangan di belasan daerah terisolir tersebut melalui jalur udara sambil mempercepat pemulihan akses darat.
Optimalisasi Distribusi Logistik
Sulitnya akses darat membuat distribusi logistik dioptimalkan dengan menggunakan helikopter guna memastikan kebutuhan pokok warga pengungsi tetap terpenuhi.
Dia mengatakan sebanyak 9 sorti penerbangan dilakukan pada Minggu (18/1/2026) menggunakan 3 jenis helikopter milik BNPB untuk menyalurkan bantuan ke titik-titik kritis seperti Kampung Serule, Terang Engon, Buge Ara, Pantan Reduk, Reje Payung, Kute Reje, Linge, Delung Sekinel, dan Atu Payung.
Sejalan dengan itu, lanjutnya, penyaluran cadangan pangan pemerintah ke seluruh kecamatan terdampak terus dipercepat, termasuk ke dapur umum, rumah sakit, dan posko relawan.
Total kumulatif penyaluran beras di Aceh Tengah selama bencana telah mencapai 1,37 juta kilogram.
Lebih jauh, sektor kelistrikan di wilayah ini juga semakin membaik dengan capaian 87,11%. Sebanyak 257 kampung dari total 295 kampung disebutnya sudah kembali menyala.
“Masih terdapat 38 kampung yang mengalami pemadaman, tersebar di Kecamatan Linge, Ketol, Bintang, dan Rusip Antara,” terangnya.
Dia menjelaskan pemulihan kelistrikan ini terus diupayakan PLN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menyediakan bantuan genset bagi setiap kampung yang masih padam.
Mustafa menyampaikan seluruh elemen satgas saat ini berkoordinasi penuh mendukung prioritas pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi meski jalur terputus.
“Kami juga terus memantau pemulihan akses darat agar mobilitas logistik bisa segera beralih ke jalur normal,” ujar dia.
