Petikhasi.id, PEKANBARU – Provinsi Riau hingga kini masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kemandirian pangan, terutama di sektor padi dan beras.
Berdasarkan data Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau, saat ini produksi beras di Riau baru mampu memenuhi sekitar 22% dari total kebutuhan masyarakat.
Plt Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Riau, Wiwik Suryani mengatakan bahwa kondisi ini terjadi karena Riau bukan daerah produsen utama pangan, melainkan lebih kuat di sektor perkebunan.
“Provinsi Riau memang bukan daerah produsen utama pangan. Kita lebih dikenal kuat di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Namun kami tetap optimis mengembangkan ketahanan pangan agar ke depan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya, Senin (3/11/2025).
Untuk menutup kekurangan pasokan, Riau masih bergantung pada suplai beras dari daerah penyangga seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Pulau Jawa.
Wiwik menjelaskan, salah satu kendala utama peningkatan produksi padi di Riau adalah terbatasnya lahan baku sawah yang berfungsi optimal. Dari total sekitar 59.000 hektare lahan baku sawah, baru sekitar 30% yang benar-benar berfungsi.
“Lahan sawah kita tersebar di beberapa kabupaten seperti Indragiri Hilir, Siak, dan Rokan Hilir. Namun masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan maksimal karena persoalan irigasi dan produktivitas yang rendah,” jelasnya.
Berita Lainya: Mentan Klaim Food Estate Buat Harga Beras Terkendali | Bulog Libatkan TNI dalam Penyaluran Beras SPHP
Kemudian dia menyebutkan di beberapa daerah seperti Rohil dan Siak, petani masih mengikuti kearifan lokal dalam menentukan waktu tanam dan pemilihan benih.
Karena itu pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi agar petani bisa meningkatkan frekuensi tanam dan hasil produksi.
Selain masalah produktivitas, Riau juga menghadapi kendala di tahap pascapanen. Wiwik mengakui banyak gabah hasil panen petani masih harus dibawa ke luar daerah, untuk digiling menjadi beras karena minimnya fasilitas pengolahan modern di dalam provinsi.
“Ini menjadi tantangan tersendiri. Kami sudah mengajukan proposal bantuan alat pascapanen ke Kementerian Pertanian agar petani bisa mengolah hasil panennya sendiri di daerah,” pungkasnya.***
