Petikhasil.id, MAJALENGKA- Penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20% oleh pemerintah pusat diharapkan dapat menekan biaya produksi pertanian di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat serta memperkuat ketahanan pangan lokal menjelang musim tanam.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka, Gatot Sulaeman, mengatakan kebijakan ini menjadi angin segar bagi petani setelah harga pupuk kerap menjadi salah satu beban terbesar dalam kegiatan produksi pertanian.
“Dengan turunnya harga pupuk subsidi sebesar 20%, diharapkan biaya usaha tani bisa ditekan sehingga margin keuntungan petani meningkat. Kebijakan ini juga dapat memperkuat motivasi petani untuk terus berproduksi di tengah fluktuasi harga komoditas pangan,” kata Gatot Selasa (28/10/2025).
Ia menjelaskan, harga eceran tertinggi pupuk subsidi kini mengalami penyesuaian cukup signifikan. Pupuk urea turun dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800, pupuk NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840, dan pupuk NPK jenis lain dari Rp3.300 menjadi Rp2.640. Adapun pupuk ZA turun dari Rp1.799 menjadi Rp1.360, dan pupuk organik kini dijual Rp649 per kilogram dari sebelumnya Rp800.
Berita Lainya: Petani Bahagia, Harga Pupuk Kian Murah | Cirebon Borong Pupuk NPK Rp3,9 Miliar
Menurut Gatot, langkah ini bukan hanya sekadar pemotongan harga, tetapi juga strategi untuk menumbuhkan efisiensi rantai pasok di sektor pertanian.
Ia menilai turunnya harga pupuk akan berdampak langsung terhadap penurunan biaya tanam dan panen, terutama untuk komoditas utama yang menyerap subsidi terbesar.
“Majalengka memiliki lebih dari 30.900 hektare lahan pertanian dengan sekitar 70% penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Jika harga pupuk turun, efeknya akan terasa luas—mulai dari peningkatan produksi hingga kestabilan harga beras di pasar,” ujarnya.
Kementerian Pertanian mencatat, saat ini terdapat 10 komoditas utama yang mendapat dukungan pupuk bersubsidi, antara lain padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, bawang putih, kakao, kopi, ubi, dan tebu.
Kebijakan tersebut diharapkan mendorong peningkatan produktivitas nasional sekaligus menekan ketergantungan pada impor bahan pangan tertentu.
Namun demikian, Gatot mengingatkan kebijakan ini masih harus dibarengi dengan sistem distribusi yang transparan dan tepat sasaran. Ia menyebut, di Kabupaten Majalengka terdapat 235 kios pupuk di bawah koordinasi PT Pupuk Indonesia yang tersebar di 26 kecamatan dan 330 desa.
“Pemerintah mendorong kios pengecer agar mempercepat penyaluran pupuk subsidi kepada petani dan tidak menimbun stok. Pengawasan bersama antara aparat, petani, dan pemerintah daerah tetap diperlukan agar subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” katanya menegaskan.
Sementara itu, Karsa, seorang petani asal Desa Baribis, Kecamatan Cigasong, mengapresiasi langkah pemerintah menurunkan harga pupuk yang menurutnya sangat membantu petani menjelang musim tanam.
“Kalau harga pupuk bisa turun dan distribusinya lancar, petani jelas lebih bersemangat. Tapi kami berharap kios tidak mempersulit pengambilan pupuk subsidi. Kadang, petani kecil masih kesulitan mendapatkan bagian,” ujarnya.
Penurunan harga pupuk ini diperkirakan akan mulai menunjukkan dampak pada hasil panen musim pertama tahun depan.
Sejumlah analis pertanian daerah menilai, kebijakan ini bisa menjadi langkah awal menuju reformasi distribusi pupuk yang selama ini kerap menjadi persoalan klasik di lapangan.
Menurut Gatot, jika dikawal dengan baik, turunnya harga pupuk bisa menjadi momentum memperkuat daya saing pertanian lokal sekaligus menekan inflasi pangan di tingkat daerah.
“Subsidi bukan sekadar angka di APBN, tapi soal memastikan setiap petani bisa menanam dengan biaya yang wajar. Itu inti dari kedaulatan pangan,” tutur Gatot.***
