Petikhasil.id, CIREBON- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hampir sepertiga petani di Jawa Barat belum pernah merasakan keuntungan dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan antara kesuburan lahan dan kesejahteraan pelaku sektor pertanian di provinsi dengan kontribusi besar terhadap produksi pangan nasional tersebut.
Dalam catatan BPS, sebanyak 29,02% petani di Jabar tidak pernah merasakan keuntungan bersih dari usahataninya selama tiga tahun berturut-turut. Angka ini menempatkan Jawa Barat di posisi kedua tertinggi secara nasional setelah DKI Jakarta yang mencapai 32,7%.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Darwis Sitorus, mengatakan data tersebut diperoleh dari indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2.4.1 subindikator 2, yang menilai keberlanjutan sistem pertanian berdasarkan pendapatan bersih petani.
“Data ini menunjukkan hampir satu dari tiga petani di Jawa Barat masih berjuang untuk mencapai titik impas, bahkan banyak yang belum pernah menikmati keuntungan dalam tiga tahun terakhir,” ujar Darwis dalam keterangan tertulis, dikutip dari rilis resmi BPS Jabar, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, tingginya biaya produksi, fluktuasi harga hasil panen, dan keterbatasan akses terhadap pasar dan modal menjadi faktor utama yang menekan margin keuntungan petani di Jawa Barat.
“Kesuburan tanah tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Banyak petani kita menghadapi tekanan dari biaya input yang tinggi, harga jual yang tidak stabil, serta rantai distribusi yang belum efisien,” kata Darwis.
Lebih lanjut, BPS mencatat hanya 19,39% petani di Jawa Barat yang mampu memperoleh keuntungan secara konsisten setiap tahun, sementara lebih dari separuh atau 51,59% petani hanya pernah menikmati untung satu kali dalam tiga tahun terakhir.
Darwis menjelaskan, fenomena ini menjadi tantangan serius bagi daerah agraris seperti Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
“Paradoksnya, daerah dengan lahan subur justru menjadi wilayah dengan tingkat keberlanjutan pendapatan petani yang rendah,” ujarnya.
Secara nasional, Jawa Barat berada di bawah DKI Jakarta dalam kategori petani tidak berkelanjutan, dan di atas beberapa daerah lain seperti Papua Barat Daya (17,57%), Yogyakarta (17,56%), serta Nusa Tenggara Timur (13,3%).
Darwis menegaskan, temuan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat program pemberdayaan petani.
Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah memperluas akses petani terhadap pasar modern, mendorong inovasi pertanian berkelanjutan, dan memperbaiki tata niaga komoditas.
“Peningkatan produktivitas harus dibarengi dengan jaminan harga dan efisiensi distribusi. Tanpa itu, petani akan tetap sulit keluar dari tekanan ekonomi meski panen berhasil,” tutur Darwis.
Ia menambahkan, BPS terus berupaya menyediakan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan, terutama terkait pengentasan kemiskinan di sektor pertanian.
“Pertanian adalah tulang punggung ekonomi pedesaan. Ketika petani tidak makmur, ketimpangan ekonomi akan terus melebar,” katanya.
Berdasarkan publikasi statistik BPS Jabar, sektor pertanian masih menyumbang sekitar 10,6 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat, dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga di pedesaan.
Namun kontribusi ekonomi itu belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan taraf hidup petani.
Darwis berharap data ini menjadi bahan refleksi bersama agar pembangunan pertanian di Jawa Barat tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada keberlanjutan pendapatan dan kesejahteraan petani.
“Tanah Pasundan sudah subur, sekarang saatnya memastikan petaninya juga makmur,” tutupnya.***
