Petikhasil.id, BATAM – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta kepada pihak berwajib untuk membongkar impor 1.000 ton beras ilegal dengan pintu masuk Batam, sampai ke akar-akarnya.
Amran menyebutkan aparat telah mengamankan sekitar 1.000-ton beras yang diduga masuk secara ilegal. Meski sudah ada tersangka, dia meminta agar penyidikan tidak berhenti di tingkat pelaksana lapangan.
“Sudah ada tersangkanya, tapi saya minta dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada yang bermain-main,” katanya, dikutip Rabu (21/01/2026).
Amran juga menyoroti kejanggalan asal dan tujuan distribusi beras tersebut. Berdasarkan temuan awal, beras disebut berasal dari Tanjungpinang, wilayah yang tidak memiliki lahan persawahan, dan rencananya akan dikirim ke Sumatra Selatan, daerah yang justru mengalami surplus beras.
“Ini tidak masuk akal. Tanjungpinang tidak punya sawah, sementara Palembang dan Sumatra Selatan produksinya sekitar 3,5 juta ton dengan surplus 1,1 juta ton. Ini kuat dugaan penyelundupan,” ujar Amran.
Amran memastikan Satgas Pangan dan penyidik dari Mabes Polri akan turun langsung untuk mendalami kasus tersebut. Ia menekankan praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan karena dapat melemahkan ketahanan pangan nasional.
Dia juga mengingatkan pengalaman buruk pada sektor peternakan beberapa tahun lalu, ketika impor daging bermasalah memicu merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 2020–2023.
“Sudah 100 tahun tidak terjadi, tiba-tiba PMK merebak. Populasi sapi kita turun drastis. Jangan sampai hal seperti itu terjadi pada beras. Impor ilegal bisa membawa penyakit dan merusak sistem pangan kita,” kata Amran.
Pemerintah tidak akan kompromi pada kasus Penyelundupan
Di tengah klaim swasembada beras, pemerintah justru dihadapkan pada penyelundupan ribuan ton beras di Kepulauan Riau. Amran menegaskan tidak akan memberi ruang kompromi bagi praktik ilegal yang dinilainya merusak kedaulatan pangan nasional.
“Harus ditindak tegas. Tidak boleh kompromi. Ini adalah pengkhianatan terhadap bangsa,” kata Amran di Batam, dikutip Rabu (21/01/2026).
Amran menegaskan, saat ini Indonesia telah mencapai swasembada beras dengan kondisi stok nasional yang melimpah. Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada alasan untuk melakukan impor beras, apalagi secara ilegal.
“Kita setengah mati berjuang untuk berdaulat pangan dan swasembada. Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan swasembada beras, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di forum PBB. Jangan ada yang mengganggu perjuangan ini,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, stok beras nasional saat ini lebih dari 3 juta ton, sementara jumlah petani padi di Indonesia mencapai sekitar 115 juta orang. Praktik penyelundupan beras, menurutnya, berpotensi merugikan petani kecil dan mempermainkan nasib rakyat.
“Bayangkan, hanya dua atau tiga orang yang bermain, tapi yang dizalimi ada 115 juta petani. Di mana keadilan dan rasa kebersamaan kita?” tegasnya.
