Petikhasil.id, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan tingginya harga garam nasional dipengaruhi oleh kendala logistik dan distribusi yang belum optimal, terutama di wilayah sentra tambak.
Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, mengatakan jalur distribusi yang belum memadai menjadi salah satu penyebab harga garam di tingkat konsumen masih relatif tinggi.
“Termasuk yang membuat harga garam tinggi salah satunya adalah jalur distribusi yang kurang bagus. Perbaikan jalan dan pelabuhan, itu kita harus menggandeng teman-teman di Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan untuk membangun pelabuhan serta memperbaiki jalan,” ujar Frista dalam Talkshow Bincang Bahari bertajuk Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Dari sisi kebijakan, Frista menilai penguatan sektor garam, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pengolahan, membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, KKP tidak dapat bekerja sendiri, khususnya dalam pembenahan infrastruktur pendukung di kawasan tambak garam nasional.
Karena itu, koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan dinilai penting untuk mendukung perbaikan jalan serta pembangunan pelabuhan, mengingat infrastruktur logistik berperan besar dalam pembentukan harga garam.
Selain itu, KKP juga menggandeng Kementerian Sekretariat Negara untuk pengawalan regulasi, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan guna memastikan program swasembada garam terintegrasi dengan kebijakan kementerian lain.
“Nah, itu termasuk juga nanti di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian karena pengguna garam, selain untuk konsumsi, mayoritas adalah untuk industri,” kata Frista.
Frista menambahkan, KKP tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi pengolahan garam, tetapi juga memperkuat sektor hulu melalui pemberdayaan petambak garam rakyat. Upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan saluran air guna meningkatkan kualitas air baku, serta penyediaan sarana pengolahan.
KKP juga membangun fasilitas penyimpanan untuk menjaga mutu hasil produksi petambak. Meski demikian, Frista menegaskan pengembangan teknologi garam membutuhkan investasi besar dan tidak sepenuhnya dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“KKP tidak mungkin sendiri, apalagi untuk pengembangan teknologi yang membutuhkan modal atau capex triliunan. Itu tidak mungkin dilakukan semuanya oleh APBN, makanya kami bekerja sama dengan PT Garam,” pungkasnya.
