Petikhasil.id, CIREBON – Cadangan beras pemerintah di wilayah Cirebon, Kuningan, dan Majalengka mencapai 160.000 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk menjaga kebutuhan dan stabilitas harga hingga periode Lebaran 2026, sekaligus menjadi penyangga jika terjadi gejolak pasokan.
Kepala Bulog Cirebon, Imam Mahdi, menyatakan bahwa ketersediaan beras dalam posisi aman dan setiap kebijakan penyaluran telah dihitung berdasarkan pola konsumsi serta kebutuhan intervensi selama beberapa bulan ke depan.
“Stok CPP (cadangan pangan pemerintah) yang kami kelola saat ini berada pada level yang sangat memadai. Dengan volume yang ada, kami memastikan bahwa penyaluran bantuan pangan dan operasi stabilisasi harga akan tetap berjalan tanpa hambatan hingga Lebaran mendatang,” ujar Imam, Jumat (14/11/2025).
Imam menjelaskan, stok 160.000 ton ini berasal dari pengadaan nasional, termasuk serapan hasil panen petani, serta tambahan pasokan dari pusat untuk memastikan cadangan pemerintah tidak menyusut signifikan akibat peningkatan distribusi bantuan dan operasi pasar selama tahun berjalan.
Menurutnya, batas aman stok CPP pada periode triwulan akhir biasanya berada di kisaran ratusan ribu ton, sehingga angka 160.000 ton dianggap ideal untuk menutup kebutuhan masyarakat di tiga kabupaten/kota tersebut.
Berita Lainya: Amran Sebut Harga Beras di Papua Mahal karena Distribusi | Produksi Beras Baru Penuhi 22% Kebutuhan, Lahan Sawah Belum Optimal
Ia menambahkan, upaya menjaga tingkat ketersediaan dilakukan secara berlapis, mulai dari penguatan serapan lokal hingga percepatan perputaran stok di sejumlah gudang strategis.
Dalam beberapa bulan terakhir, Bulog Cirebon intens menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga penerima manfaat di tiga daerah itu.
“Penyaluran bantuan pangan beras (BPB) ini menjadi salah satu faktor yang membuat pergerakan stok berjalan dinamis. Namun demikian, cadangan tetap terjaga karena pemerintah pusat telah menambah pasokan guna mengantisipasi kebutuhan akhir tahun dan awal tahun,” katanya.
Ia juga menegaskan, Bulog terus memonitor perkembangan harga beras di pasar. Bila ditemukan potensi kenaikan harga, pihaknya siap melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui gelar pangan murah.
Program SPHP ini diakui mampu menahan lonjakan harga yang kerap terjadi menjelang musim tanam atau ketika distribusi terganggu. “Intervensi pasar akan terus dilakukan sesuai kebutuhan. Dengan stok yang kuat, kami memiliki ruang cukup luas untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen,” katanya.
Selain menjaga stabilitas harga, cadangan tersebut juga diperuntukkan bagi kebutuhan kedaruratan. Imam menyebut bahwa bencana hidrometeorologi, seperti banjir atau tanah longsor yang biasanya terjadi pada puncak musim hujan, menjadi faktor yang perlu diantisipasi pemerintah daerah.
Dalam kondisi tersebut, cadangan beras pemerintah akan menjadi sumber utama bantuan pangan cepat kepada warga terdampak.
“Kami sudah menghitung kurva permintaan menjelang bulan puasa dan Lebaran. Proyeksi kebutuhan bisa dipenuhi oleh stok yang ada,” ujarnya.
Bulog Cirebon juga tengah memaksimalkan distribusi melalui sinergi dengan pemerintah daerah, Badan Pangan Nasional, serta jaringan ritel modern. Kolaborasi ini disebut penting agar beras CPP bisa tersalurkan lebih cepat, akurat, dan sesuai sasaran.
Imam mengatakan, optimalisasi distribusi bertujuan agar tidak terjadi penumpukan stok di gudang dan masyarakat mendapatkan beras dengan kualitas yang baik.
“Yang penting sekarang adalah memastikan pasokan tetap mengalir lancar. Kami mengimbau masyarakat untuk membeli beras secara normal karena stok pemerintah sangat mencukupi,” pungkasnya.***
