Petikhasil.id, BANDUNG BARAT – Pembatasan jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat, kini menjadi momok baru bagi para pembudidaya ikan. Kebijakan yang bertujuan menjaga kualitas air waduk ini ternyata menimbulkan dilema ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari perikanan air tawar.
“Sekarang kita nggak boleh nambah keramba lagi. Bahkan yang rusak disuruh dikurangi,” ujar Dian (40), pembudidaya ikan generasi kedua yang telah lebih dari 20 tahun menekuni usaha di Waduk Saguling.
Produksi Ikan Menurun Tajam
Menurut Dian, dulu ia memiliki 64 unit keramba jaring apung yang tersebar di area perairan sekitar Desa Bongas, Kecamatan Cililin. Namun sejak adanya pembatasan, jumlah keramba yang boleh aktif dikurangi menjadi setengahnya.
“Sekarang cuma boleh pakai 32. Alasannya biar waduk nggak tercemar, tapi dampaknya ke kami luar biasa besar,” keluhnya.
Dengan pengurangan itu, hasil panen otomatis menurun. Padahal, permintaan ikan dari pasar lokal dan luar daerah tetap tinggi. “Kalau dulu bisa panen tiap bulan, sekarang jadi dua bulan sekali. Produksinya juga tinggal separuh,” tambahnya.
Baca lainnya: Menguak Mitos dan Fakta Durian: Benarkah Tidak Boleh Dimakan dengan Kopi dan Susu?
Aturan Diterapkan Tanpa Solusi
Pembatasan jumlah keramba ini merupakan bagian dari kebijakan pengendalian kualitas air danau yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.
Tujuannya memang mulia: menekan pencemaran akibat sisa pakan dan kotoran ikan yang menumpuk di dasar waduk. Namun, di lapangan, kebijakan ini belum diimbangi solusi konkret bagi masyarakat terdampak.
“Harusnya ada jalan keluar dulu. Misalnya dibantu bikin sistem budidaya yang lebih ramah lingkungan atau dialihkan ke tempat lain,” kata Dian.
Ia menambahkan, sebagian pembudidaya kini terpaksa mengurangi tenaga kerja, bahkan ada yang menjual jaring dan pelampung karena tak mampu menanggung beban biaya.
Budidaya Ikan Saguling: Warisan yang Terancam
Dian merupakan generasi kedua dari keluarga pembudidaya ikan di Saguling. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup di atas air, membantu orang tuanya memberi pakan, memperbaiki jaring, hingga memanen ikan.
“Ini bukan cuma pekerjaan, tapi warisan keluarga. Tapi sekarang, makin susah dilanjutkan karena aturan terus berubah,” ujarnya.
Menurutnya, banyak anak muda yang akhirnya enggan meneruskan usaha orang tua karena melihat kondisi yang tak menentu. “Buat mereka, kerja di kota lebih jelas. Di sini, tiap tahun aturannya berubah, tapi bantuan nggak pernah datang,” katanya dengan nada getir.
Upaya Bertahan di Tengah Tekanan
Meski terbatas oleh aturan, para pembudidaya di Saguling tidak tinggal diam. Mereka mencoba meningkatkan efisiensi produksi dengan cara memperbaiki pola pemberian pakan, memperpendek masa panen, dan menjaga kualitas air di sekitar keramba.
“Kami sekarang lebih disiplin kasih pakan. Dulu sehari bisa tiga kali, sekarang dua kali tapi lebih terukur. Tujuannya biar sisa pakan nggak banyak dan air tetap bersih,” jelas Dian.
Selain itu, beberapa kelompok pembudidaya juga mulai menguji penggunaan pakan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan hemat biaya. “Ada yang coba fermentasi dedak dan ikan rucah. Tapi belum semua bisa cocok,” tambahnya.
Baca lainnya: Ini Daerah Penghasil Durian Terbaik di Indonesia Beserta Ciri Khas Rasanya
Penghasilan Turun, Pekerjaan Hilang
Kebijakan pembatasan keramba bukan hanya berdampak pada produksi ikan, tapi juga mengguncang ekonomi lokal.
Setiap satu keramba biasanya mempekerjakan satu hingga dua orang. Artinya, dengan ratusan keramba yang kini tak lagi beroperasi, ratusan pekerja pun kehilangan mata pencaharian.
“Dulu saya punya 10 pekerja. Sekarang tinggal 4 orang saja. Sisanya pulang ke kampung karena nggak ada kerjaan lagi,” ujar Dian.
Selain itu, sektor pendukung seperti penjual pakan, pengrajin jaring, hingga pedagang ikan keliling juga ikut terdampak. “Semua ikut kena imbas. Rantai ekonominya putus,” katanya.
Data Produksi Ikan Turun Drastis
Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, produksi ikan di Waduk Saguling mengalami penurunan lebih dari 40 persen dalam lima tahun terakhir. Jika pada 2019 total produksi mencapai sekitar 14.000 ton per tahun, kini angkanya turun menjadi 8.000 ton.
“Penurunan ini terutama akibat pembatasan keramba dan fluktuasi cuaca ekstrem,” ujar salah satu petugas dinas saat dikonfirmasi.
Namun, bagi pembudidaya seperti Dian, penurunan itu bukan hanya angka di atas kertas, melainkan kenyataan pahit di lapangan.
Antara Lingkungan dan Perut Rakyat
Para pembudidaya tidak menolak upaya menjaga lingkungan. Mereka paham bahwa waduk Saguling adalah sumber kehidupan yang harus dijaga. Namun, mereka berharap kebijakan dilakukan dengan pendekatan manusiawi dan berkelanjutan.
“Kalau waduk rusak, kami juga rugi. Tapi kalau dibatasi tanpa solusi, kami pun nggak bisa hidup,” kata Dian.
Ia menyarankan agar pemerintah melibatkan pembudidaya dalam perumusan kebijakan, bukan hanya sebagai objek yang menerima keputusan. “Kami mau diajak diskusi. Jangan tiba-tiba datang, langsung kasih aturan baru,” ujarnya.
Harapan Baru dari Teknologi dan Kolaborasi
Beberapa pembudidaya kini mulai melirik sistem keramba modern berbasis bioflok atau keramba modular yang diklaim lebih ramah lingkungan. Namun, biaya awalnya cukup besar dan belum semua kelompok mampu menerapkan.
“Kami butuh pendampingan dan bantuan alat. Kalau pemerintah bantu fasilitas, kami siap berubah,” kata Dian penuh harap.
Kolaborasi antara pembudidaya, pemerintah, dan lembaga riset dinilai menjadi kunci agar budidaya ikan di Waduk Saguling tetap berjalan tanpa merusak ekosistem.
“Kalau semua pihak mau jalan bareng, waduk bisa bersih dan kami tetap bisa makan,” tambahnya.
