Petikhasil.id, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap strategi pemerintah dalam penyediaan lahan untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan bahwa ke depan pihaknya akan memperketat pengadaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
“Kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan lahan, terutama lahan sawah. Pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025).
Nusron melanjutkan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, ditetapkan bahwa LP2B harus mencakup 87% dari total LBS tersedia saat ini sebesar 7,38 juta hektare.
Dia juga menambahkan, jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, total LP2B telah mencapai 95%. Akan tetapi, berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota, baru terdapat 194 daerah yang mencantumkan data LP2B dalam dokumennya.
Berita Lainya: Kemenko PM Latih Ratusan Petani Mahir Digital di Al-Ittifaq | Garut Jadi Lumbung Jagung Jawa Barat
“Secara keseluruhan, capaian LP2B berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota baru mencapai 57% sehingga masih memiliki kerentanan terhadap alih fungsi lahan,” tuturnya.
Nusron turut menambahkan, berdasarkan rancangan revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemerintah akan membentuk Tim Percepatan Verifikasi Penetapan LP2B dan LSD.
Dalam penjelasannya, tim tersebut ke depan akan bertugas melakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah produktif untuk berbagai proyek.
“Tugas tim ini adalah melakukan verifikasi data guna mengendalikan alih fungsi lahan. Tujuannya, agar ketahanan pangan nasional dapat tercapai dan lahan pertanian tidak terus berkurang akibat kepentingan yang lain,” pungkasnya.***
