Petikhasil.id, INDRAMAYU — Laut bagi nelayan bukan sekadar ruang mencari ikan. Dari sana, mereka membayar biaya sekolah anak, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan menjaga harapan hidup sehari-hari. Karena itu, ketika akses bahan bakar sulit atau hasil tangkapan tidak tersimpan dengan baik, yang terganggu bukan hanya usaha, tetapi seluruh kehidupan di pesisir.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mulai mematangkan rencana pengembangan kawasan industri perikanan terintegrasi berbasis koperasi di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Program ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi nelayan dari hulu hingga hilir.
Baca Juga: Indramayu Sumbang 32,9% Produksi Perikanan Jawa Barat pada 2025 | PAD Perikanan Cirebon Diproyeksikan Tembus Rp1,2 Triliun
Pemerintah mempertimbangkan Desa Parean Girang dan Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, sebagai lokasi utama. Dua wilayah ini memiliki potensi besar karena dekat dengan aktivitas nelayan dan kawasan pesisir yang produktif.
Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Joko Juliantono, mengatakan lahan yang tersedia berkisar antara 20 hingga 60 hektare. Pemerintah akan memanfaatkan lahan tersebut untuk membangun kawasan industri perikanan terintegrasi beserta fasilitas pendukungnya.
Cold Storage dan SPBUN Menjadi Penopang
Pemerintah menyiapkan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan seperti cold storage dalam konsep kawasan ini. Fasilitas ini membantu nelayan menjaga kualitas ikan setelah melaut sekaligus meningkatkan nilai tambah sebelum produk masuk ke pasar.
Bagi nelayan, hasil tangkapan yang tidak segera tersimpan dengan baik sering menimbulkan kerugian. Harga ikan turun, kualitas menurun, dan pendapatan keluarga ikut tertekan. Karena itu, cold storage bukan hanya bangunan tambahan, tetapi penyangga ekonomi rumah tangga pesisir.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan tiga hingga empat unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). Selama ini, nelayan masih sering menghadapi persoalan akses bahan bakar, terutama saat musim melaut sedang tinggi.
Kehadiran SPBUN diharapkan membuat biaya operasional lebih efisien. Nelayan juga bisa melaut dengan lebih tenang tanpa khawatir terhadap pasokan bahan bakar.
Koperasi Didorong Menjadi Penggerak
Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan berbasis koperasi untuk mendukung pengelolaan kawasan. Pendanaan akan melibatkan badan layanan umum, termasuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), agar nelayan dan pelaku usaha kecil lebih mudah memperoleh modal usaha.
Model ini tidak hanya membantu permodalan, tetapi juga memperkuat posisi tawar nelayan dalam rantai distribusi hasil perikanan. Selama ini, banyak nelayan kecil masih bergantung pada sistem pemasaran yang membuat keuntungan lebih banyak berhenti di tengah rantai distribusi.
Pengembangan kawasan ini juga akan disinergikan dengan program kampung nelayan merah putih yang telah berjalan di sejumlah daerah. Sinergi ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi pesisir yang lebih kuat, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran.
Baca Juga: Indramayu Sumbang 32,9% Produksi Perikanan Jawa Barat pada 2025 | PAD Perikanan Cirebon Diproyeksikan Tembus Rp1,2 Triliun
Pembangunan kawasan industri perikanan bukan hanya soal lahan puluhan hektare atau bangunan besar di tepi laut. Yang paling penting adalah apakah nelayan benar-benar merasakan manfaatnya—melaut lebih ringan, menjual hasil tangkapan lebih tenang, dan melihat masa depan pesisir dengan harapan yang lebih besar. (PtrA)
