Petikhasil.id, JAKARTA — Musim panen raya selalu membawa harapan bagi petani. Saat petani menjual gabah dengan harga baik, mereka bisa bernapas lebih lega karena hasil kerja berbulan-bulan akhirnya memberi hasil nyata bagi rumah tangga. Namun, ketika harga gabah terus naik dan produksi mulai turun, pasar beras justru menghadapi tantangan baru.
Kuartal II tahun 2026 menjadi masa yang tidak mudah bagi stabilitas harga beras nasional. Produksi menurun, luas panen menyusut, dan harga gabah sudah lebih dulu naik sejak panen raya berlangsung.
Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada April hingga Juni 2026 mencapai 9,61 juta ton. Angka ini turun 0,87 juta ton atau 8,30 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Baca Juga: Produksi Beras Awal 2026 Turun Tipis BPS Ingatkan Risiko Cuaca dan Hama
Penurunan ini terjadi karena luas panen padi ikut berkurang. Pada periode yang sama, petani memanen sekitar 3,16 juta hektare lahan. Jumlah ini turun 0,26 juta hektare atau 7,64 persen secara tahunan.
Produksi padi dalam bentuk gabah kering giling pada April hingga Juni 2026 juga hanya mencapai perkiraan 16,68 juta ton. Jumlah itu turun 1,51 juta ton atau 8,31 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2025.
Harga Gabah Tetap Tinggi
Turunnya produksi menandai berakhirnya masa panen raya. Kondisi ini memang biasa terjadi setelah lonjakan produksi pada Februari dan Maret. Namun tahun ini, pasar menghadapi persoalan tambahan karena harga gabah sudah tinggi bahkan sebelum musim gadu dimulai.
Di lapangan, pelaku usaha penggilingan menyebut harga gabah kering panen sudah jauh melampaui harga pembelian pemerintah yang berada di angka Rp6.500 per kilogram.
Di sejumlah sentra produksi, pelaku usaha membeli gabah di kisaran Rp7.600 hingga Rp8.200 per kilogram.
Bagi petani, harga tinggi tentu memberi keuntungan yang lebih baik. Namun bagi penggilingan kecil dan menengah, kondisi ini justru menekan usaha mereka. Biaya bahan baku naik, sementara pemerintah membatasi harga jual beras melalui harga eceran tertinggi.
Akibatnya, sebagian pelaku usaha kesulitan menjaga margin usaha. Kondisi ini paling terasa bagi penggilingan kecil yang tidak memiliki modal besar untuk bersaing mendapatkan pasokan gabah.
Pemerintah Andalkan Cadangan Beras
Meski produksi menurun, pemerintah memastikan pasokan nasional masih aman. Pemerintah menilai penurunan produksi pada April hingga Juni hanya mengikuti pola musiman yang biasa terjadi setiap tahun.
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menjadi bantalan utama untuk menjaga stabilitas harga. Pada April 2026, pemerintah mencatat stok CBP mencapai 5 juta ton.
Jumlah ini cukup untuk menjaga kesinambungan distribusi dan menahan gejolak harga hingga semester II tahun 2026.
Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi jika harga gabah terus naik. Pemerintah menyalurkan CBP melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Selain itu, pemerintah memperkuat pengadaan secara terukur, mengawasi distribusi, dan mempercepat pasokan ke daerah yang mengalami defisit.
Pemerintah juga bisa memperluas operasi pasar jika harga melonjak terlalu tinggi atau inflasi pangan menekan wilayah tertentu. Namun pemerintah tetap berhati-hati agar langkah ini tidak menekan harga gabah di tingkat petani.
Menjaga Petani dan Konsumen
Persoalan utama pada kuartal II tahun 2026 bukan hanya soal cukup atau tidaknya stok nasional. Tantangan terbesar terletak pada kecepatan pemerintah menyalurkan stok ke pasar ketika harga bahan baku sudah mahal.
Jika distribusi tersendat, harga beras eceran bisa kembali naik meski cadangan negara sedang tinggi.
Di titik ini, pemerintah menghadapi ujian besar untuk menjaga dua kepentingan sekaligus. Petani harus tetap menikmati harga panen yang layak. Konsumen juga tidak boleh menanggung lonjakan harga beras di meja makan.
Karena pada akhirnya, beras bukan hanya komoditas. Beras adalah denyut dapur rumah tangga Indonesia. Ketika harganya goyah, kehidupan banyak orang ikut terasa berat. (PtrA)
