Petikhasil.id, CIREBON — Ribuan petambak garam dan nelayan di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, masih bergantung pada jalan rusak yang membelah kawasan tambak dan pesisir. Jalan sepanjang sekitar 7 hingga 8 kilometer itu menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi hingga kini belum pernah mendapat pembangunan permanen.
Di salah satu sentra garam terbesar di Jawa Barat itu, jalan yang berlubang dan berlumpur bukan sekadar persoalan infrastruktur. Kondisi tersebut ikut memengaruhi biaya angkut, distribusi hasil tambak, hingga pendapatan masyarakat pesisir.
Baca Juga: Produksi Garam Cirebon Defisit 36.000 Ton, Industri Andalkan Pasokan Luar
Puluhan Tahun Menunggu Perbaikan
Petani garam Rawaurip, Ismail Marzuki, mengatakan masyarakat telah menggunakan jalan tersebut sejak sekitar tahun 1970-an. Jalur itu menghubungkan permukiman warga dengan kawasan tambak garam dan wilayah pesisir tempat nelayan beraktivitas.
Menurut Ismail, masyarakat belum pernah melihat pembangunan permanen di ruas jalan tersebut.
“Jalan ini sudah ada sejak sekitar tahun 1970-an. Dari dulu sampai sekarang menjadi akses utama untuk mengangkut hasil garam dan aktivitas nelayan ke laut. Tapi sampai hari ini belum pernah diaspal atau dibeton,” kata Ismail, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan pemerintah pernah melakukan pengerasan jalan sekitar tahun 2011 hingga 2012. Saat itu, pemerintah juga membangun pagar batu kubus di sepanjang pesisir Pangenan untuk mengurangi dampak abrasi.
Namun perbaikan tersebut tidak bertahan lama. Kini, banyak bagian jalan kembali rusak dan sulit dilalui kendaraan pengangkut hasil tambak.
Distribusi Garam Terganggu
Kerusakan jalan semakin terasa ketika musim hujan datang atau saat banjir rob merendam kawasan pesisir. Kondisi itu membuat petambak kesulitan mengirim hasil produksi ke pasar maupun gudang penyimpanan.
“Kalau musim hujan atau air pasang, jalan semakin sulit dilalui. Padahal jalur ini sangat penting untuk mengangkut hasil produksi garam,” ujar Ismail.
Bagi petambak, kelancaran distribusi menjadi faktor penting. Ketika akses terganggu, biaya transportasi meningkat dan waktu pengiriman menjadi lebih lama.
Padahal, Rawaurip selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan produksi garam rakyat yang memasok kebutuhan garam di Jawa Barat.
Status Jalan Belum Jelas
Pemerintah Desa Rawaurip mengaku rutin mengusulkan perbaikan jalan kepada pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Namun usulan tersebut belum menghasilkan pembangunan fisik.
Sekretaris Desa Rawaurip, Yudi, mengatakan persoalan utama terletak pada status administrasi jalan yang belum jelas.
“Sejak tahun 2020 sampai sekarang selalu kami usulkan, baik ke pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Kendalanya sampai sekarang status jalan itu belum jelas masuk kewenangan siapa,” kata Yudi.
Menurut dia, pemerintah desa tidak bisa menggunakan dana desa untuk memperbaiki ruas tersebut karena jalan itu bukan aset desa.
“Kami ingin jalan ini diperbaiki karena sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi desa tidak bisa masuk karena bukan kewenangan kami,” ujarnya.
Infrastruktur Penting bagi Ekonomi Pesisir
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, juga menyoroti persoalan tersebut. Menurut dia, pemerintah perlu segera memastikan status jalan agar masyarakat mendapatkan kepastian penanganan.
“Yang jelas bukan jalan desa dan bukan jalan kabupaten. Kalau bukan provinsi, kemungkinan kewenangan pusat. Ini yang harus segera dipastikan supaya ada kepastian penanganan,” kata Lukman.
Ia menilai keberadaan jalan tersebut sangat penting karena menopang aktivitas ekonomi kawasan pergaraman dan perikanan.
Bagi masyarakat Rawaurip, jalan bukan hanya sarana penghubung. Jalan menjadi jalur yang menentukan seberapa cepat garam sampai ke pasar dan seberapa besar hasil kerja petambak dapat bernilai ekonomi. Selama status jalan belum jelas, petambak dan nelayan masih harus menghadapi hambatan yang sama setiap musim datang. (PtrA)
