Petikhasil.id, BANDUNG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berjalan setelah sempat berhenti selama libur sekolah. Badan Gizi Nasional mulai mendistribusikan kembali makanan kepada penerima manfaat pada 13 Juli 2026. Bagi siswa, artinya makan gratis kembali hadir. Namun bagi petani dan peternak, kembalinya MBG membawa pertanyaan lain: apakah ini kabar baik bagi produsen pangan, atau justru awal dari persoalan baru?
Pertanyaan itu masuk akal. MBG membutuhkan beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah, tahu, tempe, dan berbagai bahan pangan setiap hari. Artinya, program ini menciptakan pembeli dalam skala sangat besar.
BGN bahkan menyebut sebagian besar uang MBG memang diarahkan untuk membeli bahan pangan. Dari anggaran BGN 2026 sebesar Rp268 triliun, sekitar 93 persen dialokasikan untuk bantuan pemerintah dalam program MBG. Dari sekitar Rp249 triliun dana tersebut, BGN menyebut 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku.
Di atas kertas, petani dan peternak seharusnya punya alasan untuk tersenyum. Masalahnya, pasar pangan tidak bekerja sesederhana itu.
Baca Lainya: Harga Ayam Naik Seiring Program MBG | MBG Jawa Barat Diminta Jadi Mesin Ekonomi Daerah Dedi Mulyadi Dorong Petani Kecil Masuk Rantai Pasok Sekolah
Bagi petani dan peternak, MBG sebenarnya adalah pasar raksasa
Selama ini salah satu persoalan klasik pertanian bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi. Petani juga membutuhkan kepastian siapa yang akan membeli hasilnya.
Di sinilah MBG punya potensi besar. SPPG membutuhkan bahan pangan secara rutin. Permintaannya relatif dapat diprediksi. Jika bahan tersebut dibeli dari petani dan peternak sekitar, MBG bisa menciptakan pasar yang lebih pasti.
BGN pada April 2026 menyebut setiap SPPG mengelola sekitar Rp1 miliar per bulan. Sekitar 70 persen anggaran digunakan untuk bahan baku. BGN juga menyatakan sekitar 95 persen bahan tersebut berasal dari produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Angka ini merupakan klaim BGN mengenai desain dan pelaksanaan program.
Arah kebijakannya memang demikian. Perpres Nomor 115 Tahun 2025 memprioritaskan produk dalam negeri serta keterlibatan UMKM, koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha kecil. BGN juga menegaskan bahwa SPPG tidak boleh menolak begitu saja hasil pertanian dan peternakan yang ditawarkan produsen kecil. Mereka justru perlu dibina agar dapat masuk ke rantai pasok MBG.
Untuk telur, arahnya bahkan lebih jelas. Ketika harga telur di tingkat peternak jatuh pada Mei 2026, Kementerian Pertanian meminta MBG meningkatkan penyerapan. BGN kemudian menginstruksikan pelaksana MBG untuk memperbanyak penggunaan telur, mengutamakan peternak lokal, serta mengacu pada Harga Acuan Pembelian pemerintah.
Kebijakan seperti ini bisa menjadi kabar sangat baik. Petani menanam karena tahu ada pembeli. Peternak memproduksi karena ada pasar. SPPG memperoleh bahan segar dari sekitar wilayahnya. Uang negara pun berputar lebih dekat dengan sumber pangan.
Namun semuanya bergantung pada satu kata langsung. Jika rantai antara dapur MBG dan produsen terlalu panjang, keuntungan besar dari permintaan tersebut belum tentu sampai kepada orang yang menanam atau memelihara ternaknya.
Saat MBG berhenti harga bisa jatuh, saat berjalan harga juga bisa melonjak
Telur memberikan gambaran menarik tentang hubungan MBG dan pasar pangan.
Pada akhir Juni 2026, saat sejumlah layanan MBG berhenti selama libur sekolah, peternak telur di Temanggung mengeluhkan harga di tingkat kandang hanya sekitar Rp17.000–Rp18.000 per kilogram. Angka itu jauh di bawah Harga Acuan Pembelian Rp26.500 per kilogram.
Peternak menyebut melemahnya daya beli dan berkurangnya penyerapan telur akibat liburnya MBG sebagai beberapa faktor yang membuat stok menumpuk.
Persoalannya memang lebih kompleks. Kementan juga mencatat adanya kelebihan pasokan. Produksi telur nasional 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 7,3 juta ton, sementara kebutuhan berada di kisaran 6 juta ton. Pemerintah memperkirakan surplus sekitar 800 ribu ton atau 13 persen dari kebutuhan nasional.
Artinya, ketika permintaan MBG berhenti, sebagian peternak bisa langsung kehilangan pembeli besar. Tetapi ketika MBG kembali berjalan, persoalan dapat bergerak ke arah sebaliknya.
Di Banyumas, pedagang ayam potong pada pertengahan Juli menyebut harga naik dari sekitar Rp30.000 per kilogram saat MBG libur menjadi Rp35.000–Rp36.000 setelah program kembali berjalan. Harga bahkan sempat menyentuh Rp40.000. Para pedagang setempat mengaitkan kenaikan itu dengan kembali meningkatnya permintaan MBG.
Fenomena serupa terlihat pada sayuran di Purwakarta. Pada Juli, mentimun naik dari Rp8.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Buncis bergerak dari Rp16.000 menjadi Rp24.000. Kentang naik dari Rp14.000 menjadi Rp18.000, sedangkan kubis dari Rp8.000 menjadi Rp12.000. Pedagang setempat juga mengaitkan kenaikan tersebut dengan kembalinya aktivitas MBG.
Data lokal ini tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa MBG menjadi penyebab kenaikan harga pangan secara nasional. Cuaca, produksi, distribusi, musim, serta kondisi pasokan juga memengaruhi harga.
Namun kasus tersebut menunjukkan satu hal permintaan MBG sudah cukup besar untuk ikut diperhitungkan dalam keseimbangan pasar di sejumlah daerah.
Petani boleh bahagia, asalkan yang untung benar-benar petani
Di sinilah persoalan sebenarnya. Harga telur Rp30.000 di pasar belum tentu berarti peternak menerima Rp30.000. Harga sayuran melonjak pun belum otomatis membuat petani mendapat keuntungan berlipat. Di antara kebun dan dapur MBG masih ada pengepul, distributor, pemasok, transportasi, dan berbagai lapisan perdagangan.
Karena itu, keberhasilan MBG bagi sektor pertanian tidak cukup dilihat dari berapa banyak telur atau sayuran yang dibeli.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: dibeli dari siapa? Jika SPPG membeli langsung dari kelompok tani, koperasi peternak, nelayan, atau UMKM lokal dengan harga yang wajar, MBG dapat menjadi salah satu pasar institusional terbesar yang pernah dimiliki produsen pangan kecil.
Petani mendapatkan kepastian permintaan. Peternak bisa mengatur produksi. SPPG memperoleh pasokan segar. Rantai distribusi pun menjadi lebih pendek.
Sebaliknya, jika pengadaan hanya dikuasai pemasok besar, petani mungkin tetap berada di posisi lama. Produknya dibutuhkan dalam jumlah besar, tetapi keuntungan terbesar berhenti di tengah rantai.
Ada risiko lain yang juga perlu dijaga. SPPG sebaiknya tidak datang ke pasar tradisional lalu memborong bahan pangan yang sebenarnya disiapkan untuk konsumen umum. Model seperti ini dapat membuat permintaan MBG bertabrakan langsung dengan kebutuhan rumah tangga.
Solusinya justru berada di hulu. Dapur perlu membuat kontrak pasokan dengan produsen. Petani mengetahui jumlah kebutuhan beberapa minggu sebelumnya. Peternak mengetahui berapa telur atau ayam yang harus disiapkan. Pemerintah daerah kemudian memetakan produksi agar permintaan tidak terkonsentrasi di satu pasar.
Dengan cara itu, MBG tidak hanya membeli makanan. Program ini bisa membantu membangun sistem pangan lokal.
Jadi, haruskah petani dan peternak bahagia?
Jawabannya: seharusnya iya, tetapi belum boleh terlalu cepat. MBG membawa sesuatu yang selama ini sangat dibutuhkan dunia pertanian permintaan dalam jumlah besar dan relatif konsisten. Bahkan pemerintah sudah membuat aturan agar produk lokal mendapat prioritas. Namun pasar besar tidak otomatis menghasilkan petani yang lebih sejahtera.
Petani akan benar-benar mendapat manfaat ketika harga di tingkat produsen ikut membaik. Peternak akan menikmati hasilnya ketika telur dan ayam mereka diserap langsung dengan harga yang sehat. Konsumen juga tetap harus mendapat pangan dengan harga yang masuk akal. Karena itu, tantangan MBG berikutnya bukan sekadar memastikan makanan sampai ke sekolah.
Pemerintah perlu memastikan bahwa perjalanan satu butir telur dalam kotak MBG benar-benar dimulai dari peternak yang mendapat harga layak. Sayuran di piring anak sekolah perlu memberi nilai tambah kepada orang yang menanamnya. Beras yang dibeli dalam jumlah besar juga harus membantu kehidupan petani di hulunya.
Baca Lainya: Harga Ayam Naik Seiring Program MBG | MBG Jawa Barat Diminta Jadi Mesin Ekonomi Daerah Dedi Mulyadi Dorong Petani Kecil Masuk Rantai Pasok Sekolah
Kalau itu terjadi, MBG bukan hanya program makan. Ia bisa menjadi pasar baru bagi jutaan produsen pangan.
Namun jika harga di pasar naik sementara petani tetap menerima harga murah, kita perlu bertanya lebih jauh: makanan itu memang gratis bagi penerimanya, tetapi siapa sebenarnya yang membayar ongkosnya? (Vry)
