Petikhasil.id, CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon membentuk program Gapura Pangan sebagai strategi menjaga pasokan bahan pokok dan menekan fluktuasi harga di pasar.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cirebon, Sumanto, menegaskan program ini lahir dari kebutuhan kota yang tidak memiliki sentra produksi pertanian skala besar.
Ketersediaan beras, jagung, telur, dan sayuran selama ini bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Kota Cirebon bukan wilayah penghasil pangan utama. Untuk menjamin ketersediaan bahan pokok, diperlukan kerja sama dengan daerah lain yang menjadi produsen,” kata Sumanto, Kamis (20/11/2025).
Langkah tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Fasilitasi Distribusi Pangan 2025 yang menjadi payung hukum pelaksanaan kerja sama antardaerah.
Regulasi ini mengatur sistem distribusi, ketersediaan pasokan, dan mekanisme subsidi biaya logistik bagi bahan pangan strategis.
Berita Lainya: Bulog Cirebon Salurkan 10.000 Ton Beras untuk Bansos Pangan | Stok Beras Pemerintah di Cirebon Capai 160.000 Ton
Pemerintah berupaya memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil. Skema subsidi transportasi dan kemasan disiapkan agar hasil kerja sama dapat dijual di bawah harga pasar tanpa mengurangi keuntungan pelaku usaha.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menjelaskan sekitar 96% kebutuhan pangan warga masih dipasok dari luar daerah.
Produksi beras lokal per tahun hanya berkisar di bawah 1.000 ton, sementara konsumsi masyarakat terus meningkat.
“Kami membuka peluang kolaborasi antarpelaku usaha lokal dengan daerah penghasil pangan seperti Indramayu. Upaya ini untuk memastikan ketersediaan pangan Kota Cirebon tetap terjaga,” kata Elmi.
Tahap awal pelaksanaan Gapura Pangan dimulai dengan kerja sama antara Warung Peduli Inflasi (Waduli) dan Koperasi Merah Putih Kelurahan Kecapi bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sri Makmur di Indramayu.
Kerja sama tersebut difokuskan pada penyediaan beras premium untuk masyarakat Cirebon.
Kemitraan dijalankan dengan skema Business-to-Business (B2B) agar distribusi pangan lebih efisien. Pemerintah menilai, jalur B2B mampu memangkas rantai pasok panjang yang selama ini menyebabkan harga bahan pokok tidak stabil.
“Kerja sama langsung antara pelaku usaha dan kelompok tani dapat memangkas biaya logistik serta menekan margin distribusi yang terlalu besar,” ucap Elmi.
DKP3 menargetkan program serupa untuk komoditas lain seperti telur, daging ayam, cabai, dan bawang. Komoditas tersebut menjadi prioritas karena sering memicu kenaikan inflasi daerah menjelang hari besar keagamaan.
Untuk menjamin keberlanjutan program, Gapura Pangan diintegrasikan dengan sistem Warung Peduli Inflasi yang berfungsi sebagai unit distribusi bahan pangan strategis.
Melalui Waduli, pemerintah juga menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog ke masyarakat.
Kolaborasi antardaerah dan keterlibatan pelaku usaha lokal diharapkan membentuk sistem pasokan pangan yang lebih tangguh.
Pemerintah menargetkan harga pangan di pasar tetap terkendali tanpa membebani konsumen maupun pedagang kecil.
“Walau tidak memiliki lahan produksi besar, Cirebon bisa menjadi contoh daerah yang mampu menjaga ketahanan pangan melalui kemitraan lintas wilayah,” tutur Sumanto.***
