Petikhasil.id, JAKARTA — Polemik distribusi Minyakita kembali memunculkan kegelisahan di pasar tradisional. Di tengah pembahasan soal stok dan harga minyak goreng rakyat itu, pedagang justru merasa kerap berada di posisi yang paling mudah disalahkan, padahal mereka bukan pihak yang mengatur alur pasokan dari hulu.
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) DKI Jakarta mengingatkan agar persoalan distribusi Minyakita tidak diarahkan menjadi beban pedagang pasar. Bagi mereka, para pedagang hanya menerima dampak dari kebijakan yang tidak selalu mulus saat diterapkan di lapangan.
Baca Lainya: Harga Pangan Makin Mahal Jelang Nataru | Inflasi Pangan 2026 Terancam El Nino
Ketua DPW Ikappi DKI Jakarta, Miftahudin, mengungkapkan bahwa pedagang bukan penentu distribusi minyak goreng. Menurut dia, pedagang justru menjadi pihak yang paling dahulu merasakan dampak ketika pasokan terlambat, tidak merata, atau datang dalam jumlah yang tidak sesuai kebutuhan pasar.
“Pedagang bukan penentu distribusi, melainkan pihak yang paling terdampak dari setiap kebijakan dan gangguan pasokan,” ujarnya, dikutip Minggu (19/4/2026).
Bukan soal stok semata
Ikappi melihat persoalan Minyakita tidak cukup dibaca hanya dari pernyataan bahwa stok aman. Di tingkat pasar, persoalannya jauh lebih nyata. Ketika distribusi tidak berjalan lancar, pedagang harus menghadapi konsumen yang bertanya, mencari barang, atau mengeluhkan harga yang berubah.
Menurut Miftahudin, lonjakan permintaan Minyakita setelah peralihan dari minyak curah ikut memberi tekanan tambahan. Di saat permintaan tinggi, distribusi yang tidak merata membuat situasi di pasar menjadi lebih rumit. Pedagang tidak punya banyak ruang untuk mengendalikan keadaan, karena mereka hanya menerima pasokan yang datang.
Karena itu, Ikappi menilai pemerintah perlu memastikan jalur distribusi benar-benar berjalan sampai ke pasar rakyat. Bukan sekadar menyampaikan bahwa stok tersedia, tetapi juga memastikan barang sampai di tempat yang memang menjadi titik pertemuan langsung antara kebutuhan masyarakat dan pasokan pangan sehari-hari.
Pasar menanggung dampak paling dulu
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan stok pangan, termasuk minyak goreng, berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Pemerintah juga terus mendorong penerapan harga eceran tertinggi atau HET untuk Minyakita.
Namun bagi pedagang pasar, keadaan di lapangan tidak selalu sesederhana angka stok. Ikappi menilai masih ada tantangan dalam kelancaran distribusi. Pada waktu-waktu tertentu, pasokan disebut datang terlambat atau tidak teratur. Situasi seperti itu membuat pedagang berada dalam posisi sulit, karena mereka harus menjawab kebutuhan pembeli tanpa kepastian suplai yang stabil.
“Persoalan tidak berhenti pada ketersediaan stok, tetapi juga menyangkut kelancaran distribusi,” kata Miftahudin.
Di pasar tradisional, gangguan kecil dalam distribusi bisa cepat terasa. Barang yang terlambat datang bukan hanya memengaruhi meja dagang, tetapi juga memengaruhi ritme belanja rumah tangga. Dari titik itu, keresahan pedagang sebenarnya menggambarkan rapuhnya sistem pasok ketika distribusi belum tertata dengan baik.
Menjaga rantai pangan tetap tenang
Bagi Petik Hasil, persoalan minyak goreng bukan semata urusan dagang di pasar. Distribusi yang tidak merata juga berpotensi mengganggu kestabilan rantai pangan yang lebih luas. Minyak goreng menjadi bagian penting dalam konsumsi sehari-hari, termasuk dalam pengolahan hasil pertanian dan pangan rumah tangga.
Ketika distribusi tersendat, harga di tingkat konsumen mudah berfluktuasi. Jika harga bergerak tidak stabil, daya beli masyarakat ikut tertekan. Dalam jangka lebih panjang, keadaan ini bisa memengaruhi pola belanja pangan, termasuk terhadap komoditas pertanian yang selama ini menopang kebutuhan dapur.
Karena itu, Ikappi meminta Perum Bulog memastikan penyaluran Minyakita berjalan lancar hingga ke pasar rakyat. Fokus utama, menurut mereka, bukan mencari pihak yang disalahkan, melainkan membenahi sistem distribusi agar pasokan, harga, dan ketenangan pasar tetap terjaga.
Baca Lainya: Harga Pangan Makin Mahal Jelang Nataru | Inflasi Pangan 2026 Terancam El Nino
Miftahudin menegaskan pedagang tidak memiliki kewenangan mengatur suplai dalam skala besar. Ia pun meminta narasi yang menyudutkan pedagang dihentikan. Sebab di tengah polemik distribusi, pasar tradisional justru menjadi ruang pertama yang merasakan guncangan, sekaligus tempat terakhir yang diharapkan tetap bisa melayani kebutuhan masyarakat. (PtrA)
