Petikhasil.id, BANDUNG — Di atas kertas, pasar kerja Indonesia belum jatuh. Badan Pusat Statistik mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, dengan jumlah penganggur 7,24 juta orang. Namun di saat yang sama, rasa aman bekerja justru terasa makin tipis. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 23.470 pekerja tercatat terkena PHK pada Januari sampai Mei 2026. Jadi, meski angka pengangguran resmi tidak sedang melonjak tajam, tekanan di dunia kerja tetap nyata dan terasa di banyak rumah tangga.
Dalam situasi seperti itu, banyak korban PHK bergerak ke pekerjaan yang paling cepat dimasuki. Salah satu jalur paling nyata adalah kerja berbasis aplikasi di sektor transportasi dan pengantaran. Reuters melaporkan industri ini mencakup sekitar tujuh juta pekerja di Indonesia, angka yang menunjukkan bahwa platform digital memang bisa membuka akses kerja dalam skala sangat besar dan sangat cepat.
Baca Lainya: Dedi Mulyadi Soroti Pengangguran Terdidik dan Pekerjaan Desa yang Kian Ditinggalkan | Regenerasi Petani Dinilai Belum Menjamin Hidup Layak
Namun model seperti itu juga memperlihatkan batasnya. Fairwork menilai banyak pekerja platform masih menghadapi persoalan upah, kepastian kerja, dan perlindungan yang belum kuat. Artinya, Indonesia sudah melihat bukti bahwa sistem digital bisa menyerap pekerja dalam jumlah besar, tetapi juga harus belajar bahwa kecepatan masuk kerja saja tidak cukup jika fondasi perlindungannya lemah.
Pertanian sebenarnya punya daya serap terbesar
Di tengah tekanan PHK, sektor yang paling sering dilupakan justru yang daya serapnya paling besar. BPS mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia pada Februari 2026, yaitu 42,49 juta orang atau 28,78 persen dari total penduduk bekerja. Ini artinya, ketika sektor formal di kota goyah, pertanian sebenarnya masih menjadi bantalan kerja paling besar di negeri ini.
Gambaran itu makin jelas jika ditarik ke level rumah tangga usaha. Sensus Pertanian 2023 mencatat ada 28,42 juta rumah tangga usaha pertanian di Indonesia. Dari jumlah itu, 27,80 juta adalah rumah tangga pengguna lahan, dan jutaan lainnya bergerak di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, serta perikanan budidaya. Artinya, lapangan kerjanya tersebar luas, tetapi belum punya pintu masuk yang modern dan mudah diakses seperti sektor berbasis aplikasi.
Masalahnya bukan kurang kerja, tetapi kurang sistem yang mempertemukan
Di sinilah persoalan utamanya. Indonesia tidak sepenuhnya kekurangan kerja. Indonesia lebih sering kekurangan sistem yang bisa cepat mempertemukan orang yang baru kehilangan pekerjaan dengan usaha yang sedang membutuhkan tenaga. Sektor pertanian punya banyak kebutuhan riil, mulai dari tenaga tanam, panen, sortasi, pengemasan, gudang, logistik pangan, operator irigasi, pekerja kandang, pencacah pakan, penjaga greenhouse, sampai tenaga pemasaran hasil tani.
Sayangnya, kebutuhan itu masih tersebar, informal, dan sulit dibaca oleh orang yang sedang butuh pekerjaan cepat. Banyak lowongan kerja pertanian masih berjalan lewat jaringan personal, grup percakapan, rekomendasi tetangga, atau penyuluh lapangan. Sistem seperti ini mungkin cukup untuk desa yang saling mengenal, tetapi tidak cukup cepat untuk menghadapi gelombang PHK yang datang dari kota dan kawasan industri.
Pemerintah sebenarnya sudah punya fondasi, tetapi belum terhubung
Pemerintah sebenarnya tidak memulai dari nol. Kementerian Ketenagakerjaan sudah memiliki ekosistem digital ketenagakerjaan yang memuat pelatihan, penghubung lowongan kerja, sertifikasi, jaminan kehilangan pekerjaan, dan fasilitas untuk tenaga kerja mandiri. Pada saat yang sama, Kementerian Pertanian melalui program pengembangan wirausaha dan tenaga kerja muda pedesaan juga menargetkan 320.000 generasi muda desa dalam periode 2019–2025.
Masalahnya, semua itu belum terasa sebagai satu pintu cepat bagi orang yang baru kehilangan kerja. Seorang pekerja pabrik yang terkena PHK hari ini belum bisa dengan mudah membuka satu aplikasi, melihat kebutuhan kerja musiman di kebun atau kandang terdekat, mengikuti pelatihan singkat dua atau tiga hari, lalu langsung masuk ke rantai kerja pertanian yang nyata. Jarak antara “butuh kerja sekarang” dan “peluang kerja di pertanian” masih terlalu jauh.
Indonesia butuh sistem kerja cepat untuk sektor pertanian
Karena itu, solusi yang lebih masuk akal bukan sekadar menambah program pelatihan. Indonesia butuh sistem kerja cepat khusus sektor pertanian. Bentuknya bisa berupa fitur baru dalam platform pemerintah yang sudah ada, bukan harus aplikasi baru dari nol. Fungsinya sederhana, tetapi penting: mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan riil di kebun, sawah, kandang, gudang, rumah kemas, rantai dingin, dan pengolahan hasil.
Di dalam sistem itu, petani, kelompok tani, koperasi, BUMDes, offtaker, rumah potong, pengelola greenhouse, dan UMKM pangan bisa memasang kebutuhan tenaga berdasarkan lokasi, keterampilan, durasi kerja, musim, dan besaran upah. Di sisi lain, korban PHK bisa langsung memilih pekerjaan harian, mingguan, musiman, atau kontrak lebih panjang sesuai kemampuan dan domisili mereka.
Jangan dibayangkan hanya cangkul dan panen
Salah satu kesalahan paling umum adalah mengira kerja pertanian hanya soal mencangkul. Padahal pertanian modern jauh lebih luas. Orang yang baru kehilangan kerja dari sektor manufaktur atau jasa belum tentu harus langsung menjadi petani pemilik lahan. Mereka bisa masuk dulu sebagai operator irigasi, pekerja pascapanen, tenaga sortasi, pencatat stok gudang, teknisi alat sederhana, pengemudi logistik pangan, penjaga kandang, atau admin distribusi hasil panen.
Pendekatan seperti ini penting karena membuat pertanian terasa lebih realistis sebagai ruang kerja transisi. Seseorang yang terkena PHK tidak harus langsung memiliki sawah untuk bisa masuk ke ekosistem pertanian. Ia cukup masuk lewat pekerjaan yang memang sedang dibutuhkan, lalu belajar sambil bekerja.
Pelatihan singkat harus menyatu dengan lowongan nyata
Supaya sistem ini tidak berhenti sebagai papan informasi, pelatihan singkat juga harus menyatu dengan kebutuhan lapangan. Orang yang baru masuk bisa mengambil modul dasar selama dua sampai lima hari, misalnya keselamatan kerja di kebun, teknik panen yang benar, dasar pascapanen, penanganan sayur segar, kebersihan kandang, atau pencatatan logistik sederhana. Setelah lulus, mereka langsung bisa ditautkan ke pekerjaan yang memang tersedia.
Model seperti ini akan jauh lebih efektif daripada pelatihan yang berhenti di sertifikat. Dalam situasi PHK, orang tidak hanya butuh pengetahuan. Mereka butuh jembatan cepat dari belajar ke bekerja.
Perlindungan harus dibangun sejak awal
Pelajaran dari ekonomi aplikasi juga jelas. Kalau negara ingin membangun sistem kerja cepat untuk pertanian, maka perlindungan pekerja tidak boleh datang belakangan. Upah harus transparan sejak awal. Durasi kerja harus jelas. Pembayaran harus tercatat. Pekerja musiman harus bisa masuk ke perlindungan dasar seperti jaminan kecelakaan kerja. Sistem penilaian juga tidak boleh sepenuhnya ditentukan mesin tanpa ruang banding.
Ini penting agar sektor pertanian tidak sekadar menjadi penampung darurat bagi korban PHK, tetapi juga menjadi ruang kerja yang layak. Kalau tidak, kita hanya akan memindahkan orang dari ketidakpastian lama ke ketidakpastian baru.
Baca Lainya: Dedi Mulyadi Soroti Pengangguran Terdidik dan Pekerjaan Desa yang Kian Ditinggalkan | Regenerasi Petani Dinilai Belum Menjamin Hidup Layak
Dari PHK ke pangan, negara perlu membangun jembatan
Pada akhirnya, Indonesia sedang menghadapi dua persoalan besar yang sebenarnya bisa dijahit menjadi satu solusi. Di satu sisi ada PHK dan pengangguran yang membutuhkan akses kerja cepat. Di sisi lain ada pertanian yang masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, tetapi belum punya sistem masuk yang cepat, terbuka, dan modern.
Kalau negara serius, sektor pertanian semestinya tidak hanya dibicarakan sebagai penyangga pangan. Ia juga harus dibangun sebagai penyangga kerja. Bukan dengan pidato tentang kembali ke desa, tetapi dengan sistem digital yang benar-benar mempertemukan kebutuhan kerja dan orang yang siap bekerja. Dari sanalah pertanian bisa naik peran: bukan hanya menyuplai pangan, tetapi juga menjadi jalan pulih bagi mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan. (Vry)
