Petikhasil.id, GARUT — Modernisasi pertanian Garut kembali digaungkan pemerintah daerah. Irigasi perpompaan, perbaikan distribusi hasil panen, hingga peluang hibah internasional mulai masuk pembahasan.
Namun di tengah rencana besar itu, satu pekerjaan dasar justru belum sepenuhnya siap, yakni pemetaan lahan dan data teknis pertanian.
Padahal bagi petani, persoalan di lapangan bukan sekadar teknologi. Mereka masih bergulat dengan air yang tidak stabil, biaya produksi yang terus naik, dan distribusi hasil panen yang memakan ongkos besar.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengatakan pemerintah daerah ingin mempercepat modernisasi pertanian Garut agar persoalan dasar petani bisa segera teratasi.
“Petani Garut selama ini menghadapi masalah yang terus berulang, terutama soal irigasi, energi pengairan, dan distribusi hasil panen,” ujarnya dikutip Selasa (19/5/2026).
Baca Juga: NTP Turun, Tekanan Petani Meningkat
Irigasi Perpompaan Jadi Prioritas
Pemkab Garut menjadikan skema irigasi perpompaan sebagai salah satu prioritas utama.
Sistem ini memungkinkan petani mengalirkan air dari sumber terdekat menggunakan pompa listrik sehingga tidak hanya bergantung pada aliran gravitasi.
Syakur menilai sistem tersebut lebih cocok untuk kondisi topografi Garut yang beragam dan sering menghadapi perubahan musim.
Karena itu, Kementerian Pertanian mulai menjajaki kerja sama dengan PLN dan Kementerian Pekerjaan Umum agar pasokan listrik dan jaringan air dapat berjalan lebih terintegrasi.
Menurut Syakur, pembangunan irigasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan energi dan perencanaan jaringan air yang matang.
Distribusi Panen Masih Jadi Beban
Selain persoalan air, modernisasi pertanian Garut juga menyasar sektor logistik hasil panen.
Selama ini banyak petani mengeluarkan biaya angkut tinggi karena akses jalan dari lahan ke titik distribusi masih terbatas.
Kondisi tersebut membuat margin petani terus tertekan, terutama saat harga komoditas turun di tingkat pasar.
Pemkab Garut berencana memperbaiki jalur distribusi dan akses angkut dari sentra produksi agar biaya logistik dapat ditekan.
Syakur mengatakan efisiensi distribusi akan langsung berdampak pada pendapatan petani karena susut hasil panen dan biaya angkut bisa berkurang.
Peta Lahan Belum Siap
Di sisi lain, pemerintah daerah mengakui masih perlu menyiapkan data teknis sebelum program berjalan penuh.
Pemkab Garut saat ini masih menginventarisasi peta lahan, kebutuhan air, dan titik sentra produksi sebagai dasar penentuan lokasi prioritas.
Langkah ini penting agar program modernisasi pertanian Garut tidak berhenti sebatas konsep atau proyek jangka pendek.
Pemerintah pusat juga membuka peluang hibah internasional untuk mendukung penguatan sektor pertanian daerah tanpa membebani APBD.
Meski demikian, pemerintah belum merinci besaran anggaran, luas lahan terdampak, maupun jadwal implementasi program.
Tahap berikutnya masih berfokus pada sinkronisasi perencanaan dan pemetaan kebutuhan riil di lapangan.
Bagi petani, modernisasi bukan hanya soal alat baru atau pompa air. Mereka membutuhkan sistem yang benar-benar bekerja di sawah dan kebun tempat mereka menggantungkan hidup.
Karena tanpa data lahan yang jelas dan distribusi yang rapi, modernisasi pertanian Garut berisiko kembali berhenti sebagai wacana yang jauh dari kebutuhan petani sehari-hari. (PtrA)
